EKBIS.CO, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya kemampuan untuk berkompetisi menghadapi persaingan. Presiden berharap masyarakat tidak takut terhadap persaingan.
"Tinggal dua minggu lagi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dibuka. Banyak yang bertanya pada saya, apakah kita siap??," ujar presiden ketika berbicara pada Kongres ke-20 Persatuan Insinyur Indonesia (PII) - 2015, di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta, Sabtu (12/12).
Jokowi mengungkapkan, sebenarnya hampir semua kepala negara ketika bertemu dirinya justru mengkhawatirkan negara mereka kebanjiran oleh produk dari Indonesia, sehingga mereka beranggapan justru Indonesia yang diuntungkan dengan era persaingan.
Demikian pula ketika Presiden menyampaikan Indonesia bermaksud masuk Trans-Pacific Partnership (TPP). Berbagai respon diberikan di tanah air, tidak sedikit yang mengatakan Indonesia akan merugi bila masuk TPP.
"Kan saya bilang bermaksud akan, wong dokumennya belum masuk parlemen," katanya.
Ia melanjutkan, sebenarnya yang harus dipikirkan bukanlah masuk TPP atau tidak, tetapi ada yang lebih penting dari hal tersebut, yakni kita harus bersiap diri memasuki era persaingan.
"Visi ke depan visi kompetisi, harus berani," ucapnya.
Pembangunan Infrastruktur, Menjawab Keraguan Masyarakat Menyambut MEA, Presiden menyebutkan bahwa infrastruktur menjadi fokus pemerintah dan telah disiapkan anggaran sebesar Rp313 Triliun untuk membangun infrastruktur tersebut.
"Kita nanti akan bangun jalan. Sekarang sudah tidak mau mundur-mundur," kata Presiden.
Ia mengatakan bahwa jalan tol yang dibangun sejak merdeka hingga sekarang hanya 800 km. Lima tahun ke depan, pemerintah minimal akan membangun 1000 km. Untuk mewujudkannya, Presiden mengatakan dirinya tidak ragu untuk turun langsung ke lapangan melakukan pengecekan.
Bahkan di beberapa ruas jalan tol yang dibangun, pembebasan lahannya belum tuntas 100 persen. Presiden memiliki pemikiran bahwa jika dirinya melakukan pengecekan setiap tiga bulan, menteri yang terkait pasti akan mengecek setiap bulan. Tentunya jajaran di bawahnya akan lebih sering lagi.
"Saya sampaikan ke menteri-menteri, jangan rapat tiga kali lebih, baru memutuskan. Saya tidak mau rapat bertele-tele," ujar Presiden.
Tidak sedikit masyarakat suatu daerah meragukan pembangunan infrastruktur yang akan dimulai. Hal ini dialami Presiden ketika akan memulai pembangunan jalur kereta di Sumatera.
"Ini benar Pak? Jangan hanya gronbrekang groundbreaking saja, karena sudah 30 tahun tidak jadi-jadi," ucap Presiden menirukan pertanyaan masyarakat Sumatera.
Presiden menjelaskan bahwa dirinya memiliki persyaratan jika akan melakukan "ground breaking" pembangunan infrastruktur, seperti jalur kereta harus telah dibangun minimal 7 km.
Untuk pembangunan pembangkit listrik, Presiden telah menginstruksikan menteri terkait untuk memangkas proses perizinannya, karena untuk mengurus perizinannya memerlukan waktu 2 tahun, bahkan ada yang hingga 6 tahun.
"Ternyata ada 69 izin, kalau perlu potong jadi tinggal sepertiga. Saya hitung 269 lembar," ujar Presiden.
