EKBIS.CO, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) di hadapan para pemimpin DPRD kabupaten seluruh Indonesia meminta agar pengesahan APBD 2016 dilakukan tepat waktu. Untuk mempercepat penyerapan, Jokowi mengungkapkan transfer dana untuk pemerintah daerah melalui surat utang.
"Pada awal pekan ini saya sudah serahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), saya minta DPRD mendorong pelaksanaan program sejak awal tahun mulai Januari agar tidak terjadi kontraksi," kata Presiden ketika membuka Munas IV Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia (Adkasi), di Jakarta, Kamis (17/12).
Ia menyebutkan, saat ini daerah masih memegang dana Rp 259 triliun yang disimpan BPD atau bank daerah padahal kalau dibelanjakan akan berdampak besar kepada perekonomian.
"Gede sekali angka itu, kalau digunakan akan mendorong perekonomian. Tahun depan tidak akan ditransfer, kas/tunai tapi kemungkinan surat utang, artinya hanya yang digunakan yang akan keluar," katanya.
Presiden juga minta agar DPRD mengawal dan mengontrol kegiatan anggaran agar ekonomi daerah bergerak lebih cepat, juga mendorong transparansi anggaran dan ada nilai tambah bagi ekonomi daerah.
"Beri porsi lebih besar pada belanja produktif, belanja aparatur yang tidak penting hilangkan, masukkan ke belanja modal, dan produktif," katanya.
Presiden juga meminta DPRD melakukan debirokratisasi dan deregulasi. "Bikin Perda jangan tambah keruwetan, jangan terjerat peraturan yang dibuat sendiri," katanya.
Presiden menyatakan keberhasilan pembangunan nasional dan daerah ditentukan sinergi pusat dan daerah. "Keberhasilan juga tercapai jika ada paradigma, pola pikir sama tentang ke mana melangkah, apa tujuan pembangunan dan apa indikator keberhasilan pembangunan. Jangan sampai sudah kerja keras indikatornya beda, sehingga sumber daya yang dikeluarkan tidak efektif," katanya.
Menurut dia, perencanaan pembangunan daerah harus satu garis dengan rencana pembangunan nasional. "Jangan sampai beda, ini sangat berbahaya," katanya.
