EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintah akan mengubah sistem investasi di kawasan Batam agar lebih menarik bagi investor. Salah satunya langkah yang dilakukan adalah perencanaan untuk membubarkan Badan Pengusahaan (BP) Batam selaku otoritas kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas di Batam. Gantinya, pemerintah telah membentuk Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai pemegang otoritas sementara untuk mengelola kepulauan Batam.
Pengamat Ekonomi Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, saat ini perizinan di kawasan Batam memang berbelit. Adanya sejumlah kebijakan pemerintah dan otonomi daerah di kawasan tersebut justru membuat iklim investasi di Batam kurang menarik bagi Investor. Untuk itu pemerintah diharapkan mempercepat langkah dalam perbaikan kawasan Batam.
"Ini (iklim investasi) nggak mulus. Nggak kompak antara kebijakan dari pemerintah dengan otonomi daerah sekitar. Jadi harus cepat diperbaiki sehingga tidak ada kepentingan pribadi," ujar Purbaya, Rabu (9/3).
Menurut Purbaya, perbaikan sistem di kawasan Batam baik dengan menghilangkan BP Batam maupun tidak sebenarnya tidak masalah. Asalkan target dalam mempermudah iklim invetasi di Batam bisa tercapai. Karena selama ini banyak investor yang enggan menanamkan modal mereka di Batam karena berbagai perijinan yang mempersulit mereka.
Mantan Deputi III Staf Kepresidenan ini juga menjelaskan, saat ini persaingan kawasan seperti di Batam telah jelas terlihat. Sejumlah negara tetangga juga membuat kawasan ekonomi yang justru lebih baik dari Batam. Hasilnya investor lebih memilih negara lain ketimbang Batam untuk berinvestasi. Bahkan Purbaya menyebut, terdapat satu kawasan industri di Batam yang telah kehilangan sejumlah perusahaan. Dari 85 perusahaan yang berada di kawasan tersebut, sekarang hanya tersisa sekitar 45 perusahaan.
"Apalagi dengan Johor Baru yang memiliki kawasan seperti Batam. Investor pasti akan melirik ke sana daripada Batam. Makanya perbaikan Batam harus diubah dengan cepat. Biar investor tidak beralih ke Johor," papa Purbaya.
Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian terus melakukan rapat koordinasi (Rakor) dengan sejumlah kementerian terkait. Terakhir Menko Perekonomian, Darmin Nasution, menjalankan rakor BP Batam dengan Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani, serta Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi. Pertemuan ini berlangsung Senin (6/3) sejak sore hingga malam hari.
Darmin menyebut bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan segera mengumumkan mengenai kepastian BP Batam.
"Nanti deh. Dua tiga hari lagi lah akan kita umumkan, " ujar Darmin.
