EKBIS.CO, PEKANBARU -- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru mengungkapkan, titik panas mulai menyebar di delapan provinsi dari total 10 provinsi di Sumatra dengan total berjumlah 28 titik dari hari sebelumnya 5 titik.
"Hanya Aceh dan Bengkulu, tidak terpantau oleh satelit. Sementara delapan provinsi sisanya, titik panas mulai terlihat," kata Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Pekanbaru, Slamet Riyadi di Pekanbaru, Kamis (10/3).
Pencitraan satelit menggunakan sensor modis baik Tera maupun Aqua, lanjut dia, sejumlah titik panas baru muncul dan mulai terlihat seperti Sumatra Utara 5 titik, Bangka Belitung dan Jambi masing-masing terdeteksi 3 titik. Lalu Kepulauan Riau dan Lampung sama-sama menyumbang 2 titik panas, sedangkan Sumatra Barat dan Sumatra Selatan terpantau menyumbang 1 titik panas.
"Di Riau, masih jadi wilayah konsentrasi titik panas terbanyak dengan total 11 titik atau meningkat dari kemarin berjumlah 5 titik. Ke-11 titik panas tersebut, tersebar di tujuh kabupaten/kota terutama wilayah pesisir Riau," ucap dia.
Slamet merinci, seperti Bengkalis terpantau 3 titik panas masing-masing di Kecamatan Bukit Batu dan Rupat, lalu Indragiri Hulu dan Dumai masing-masing 2 titik panas yakni di Rengat, Siberida, dan Dumai Barat. Untuk Indragiri Hilir, Kampar, Siak serta Rokan Hilir sama-sama berbagi 1 titik panas, terpantau di Kecamatan Gaung Anak Serka, Tiga Belas Koto Kampar, Sungai Apit dan Bagan Sinembah.
"Tapi dari 13 titik panas di Riau tersebut, hanya satu titik dipastikan sebagai titik api. Ini bisa dikonfirmasi ke posko, meski titik api itu mengindikasikan kebakaran dengan tingkat kepercayaan di atas 70 persen yakni di Bagan Sinembah," ujarnya.
Pangdam I Bukit Barisan, Mayjen TNI Ludewix Pusung awal pekan ini saat menghadiri rapat evaluasi penanggulangan kebakaran lahan dan hutan di Riau marah kepada dinas kehutanan setempat karena dianggap tidak bekerja. "Saya tanya orang kehutanan mana, berapa anak buah di lapangan. Kami ini TNI, Polri sifatnya cuma membantu, bukan pembantu. Pihak kehutanan itu, ikut bersama-sama dengan kita. Kita tak cari siapa yang salah, tapi mari bersama-sama kita untuk padamkan api dan cegah kebakaran ini," katanya.
Ludewix mempertanyakan terkait kerja dari dinas kehutanan setempat terutama saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Sebab, institusi tersebut dianggap sebagai instansi yang paling bertanggung jawab soal lahan dan kehutanan. "Tapi setiap TNI/Polri bekerja di lapangan, tidak ada unsur dinas kehutanan. Jangan dinas kehutanan itu menari-nari di atas penderitaan TNI/Polri ya," ungkapnya.
Pemerintah Provinsi Riau menetapkan status siaga darurat kebakaran lahan dan hutan, sebagai upaya untuk mempercepat pencegahan dan penanggulangan kebakaran. "Beberapa kabupaten/kota di Riau sudah menetapkan siaga darurat kebakaran lahan, maka kita mengakomodirnya untuk disampaikan ke pusat," kata Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman.
Baca juga: Badan Gambut Target Restorasi 600 Ribu Ha Lahan
