EKBIS.CO, KAIRO -- Indonesia dan Mesir berencana menjalin kerja sama di bidang industri kereta api. Kerja sama tersebut akan dilakukan oleh PT Industri Kereta Api (PT Inka) dengan perusahaan BUMN Mesir yang saat ini masih dalam tahap negosiasi.

"PT Inka berencana mengadakan kontrak kerja sama industri maupun perdagangan dengan salah satu BUMN terkemuka di Mesir, untuk pengadaan gerbong kereta api dan kepala truk, serta membangun fasilitas perawatan dan perbaikannya di Mesir," ujar Direktur Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian Achmad Sigit Dwiwahjono dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/5).

Sigit menambahkan, kerja sama tersebut direncanakan akan terwujud dalam waktu dekat. Selain itu, dilakukan juga kerja sama bantuan teknis dan transfer teknologi sebagai tahap lanjutan dari kerja sama tersebut yang ditujukan untuk menjamin akses pasar produk PT Inka ke pasar Mesir dan negara-negara sekitarnya.

Menurut Sigit, rencana ini merupakan bagian dari pemanfaatan kerja sama antara negara-negara berkembang  yang tergabung dalam Developing Eight (D-8). Negara-negara tersebut berkomitmen dan sepakat untuk meningkatkan kerja sama di sektor industri. Kesepakatan ini diwujudkan pada pelaksanaan The 9th Working group on Industrial Cooperation dan The 5th Ministerial Meeting D-8 on Industrial Cooperation di Kairo, Mesir

"Pertemuan kali ini berfokus pada pembahasan kerja sama sektor industri di antara negara anggota D-8, yang terdiri dari Indonesia, Bangladesh, Mesir, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan dan Turki," kata Sigit.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Organisasi D-8 Seyed Ali Mohammad Mousavi mengatakan, kerja sama industri di antara negara anggota D-8 semestinya tidak hanya menjadi event seremonial semata, namun harus diwujudkan ke dalam berbagai kerja sama yang aktual dan implementatif. Menurutnya, masing-masing negara harus mempunyai penekanan proyek kerja sama tertentu yang akan ditentukan kemudian. Dengan demikian, setiap negara anggota memiliki ciri khas dan kontribusi tanggung jawab yang berbeda untuk mendukung pengembangan kerja sama industri di antara sesama negara anggota.