EKBIS.CO, JAKARTA -- Minimnya realisasi anggaran pada kuartal I 2016 di sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) dianggap bukan hanya karena kinerja pusat yang lamban. Namun, hal itu dinilai karena satuan kerja (satker) di pemerintah daerah tidak cepat dalam membelanjakan anggaran guna menunjang setiap program yang dipersiapkan.

‎Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KKPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan, satker di pemerintah daerah saat ini memang belum memiliki kapasitas dalam membelanjakan anggaran yang ada. Apalagi dana yang mereka miliki saat ini cukup menumpuk dengan adanaya tamabahan anggaran dari dana desa.

"Daerah ini kelebihan dana, tapi bukan membuat mereka mudah membelanjakannya, justru menjadi problem bagi mereka," ujar Robert, di Jakarta, Kamis (12/5).

Robert menjelaskan, kesulitan penggunaan ini sebenarnya sudah menjadi problem klasik yang dimiliki pemerintah daerah. Mereka kerap kali kesulitan dalam melakukan manajemen proyek yang berdampak pada lama rentang waktu saat melakukan lelang yang seharusnya dilakukan sebelum awal tahun.

Dia mencontohkan, Kementerian pusat sebelumnya telah diminta melakukan lelang pada Oktober-Desember di  2015, agar dana yang masuk di awal 2016 bisa langsung tersalurkan pada setiap program. Hal ini mampu dijalankan sejumlah Kementerian, tapi sulit dilakukan pemerintah daerah. Hasilnya dana di daerah tetap tidak bisa langsung digunakan pada Januari hingga Februari 2016.

"Management project‎ kita di daerah ini masih berlangsung konvensional. Setelah APBN, kemudian masuk ke DIPA, barulah melakukan pralelang dan lelang. Ini yang harus dimajukan di sisi lelangnya. Karena daerah sebenarnya sudah mengetahi berapa anggaran mereka di tahun berikutnya," kata Robert.

‎Menurut Robert, banyaknya pengerjaan proyek infrastruktur yang dilakukan pemerintah sampai saat ini masih baru memperlihatkan kinerja pemerintah pusat semata. Namun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) belum terlalu digunakan. Padahal masyarakat di daerah membutuhkan realisasi anggaran tersebut guna kesejahteraan masyarakat daerah.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2016 Diperkirakan 5 Persen