EKBIS.CO, BANJARNEGARA –- Sensus Ekonomi yang kini sedang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) tidak seluruhnya berjalan lancar. Kepala BPS Banjarnegara Zul Amri mengaku petugasnya mengalami kesulitan saat meminta data dari anak perusahaan nasional dan perbankan yang ada di wilayahnya.
''Perusahaan besar seperti toko waralaba nasional, perusahaan jasa keuangan, dan perbankan susah diminta datanya. Padahal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan banyak pihak lainnya sangat mendukung SE (Sensus Ekonomi). Kita akan berupaya lagi. Bila gagal urusan ini, negoisasi akan dilakukan oleh kantor Pusat,'' katanya, Kamis (12/5).
Saat bersilaturrahim dengan Wakil Bupati Banjarnegara Hadi Supeno di Rumah Dinas Wabup, Zul Amri menyebutkan, bila kondisi ini terus berlangsung maka pihaknya akan melaporkan ke BPS Pusat agar pihak BPS Pusat yang melakukan pendekatan ke induk perusahannya. ''Bila sudah oke, baru nanti kita menindaklanjuti dengan melakukan pendataan di anak perusahaan,'' jelasnya.
Dia menyebutkan, dalam pelaksasanaan sensus ekonomi ini, responden sebenarnya tidak perlu takut untuk memberikan data yang diminta. Apalagi data yang diminta sebenarnya hanya merupakan data makro, bukan data mikro. Selain itu, kerahasiaan data dijamin dan dilindungi oleh undang-undang.
Dia menyebutkan, dalam pelaksanaan sensus ekonomi hingga pekan kedua ini, capaian pendataan yang dilakukan petugasnya sudah mencapai 15,099 persen dari data sasaran. ''Memang masih cukup jauh dari sasaran target. Namun terhitung lumayan untuk ukuran Jawa Tengah. Di tingkat Jateng, capaian pendataan baru mencapai 15,00 persen,'' jelasnya.
Menurut dia, pada dua per tiga waktu pendataan yang masih tersisa ini, pihaknya akan makin intens mengejar target capaian pendataan. ''Untuk pengumpulan data di lapangan, kita targetkan selesai 27 Mei. Waktu sisa hingga 31 Mei kita gunakan untuk finishing,'' tambahnya.
Dia menyebutkan, cakupan Sensus Ekonomi 2016 adalah seluruh usaha atau perusahaan non pertanian di lokasi tetap, seperti mal, kantor, pasar, dan lain-lain, di lokasi tidak tetap seperti pedagang kaki lima, usaha keliling, dan usaha rumah tangga (warung). Selain itu, usaha pemerintah seperti sekolah, rumah sakit dan lembaga nonprofit seperti tempat ibadah dan organisasi sosial.
Menanggapi adanya kendala ini, Bupati Hadi Supeno mengingatkan seluruh badan usaha yang menjadi obyek Sensus Ekonomi bisa bersikap terbuka dengan memberikan data yang diminta petugas. ''Data ini sangat penting bagi pemerintah, karena akan menjadi dasar dari pengambilan kebijakan pembangunan,'' katanya.
Dia menyebutkan, dengan kesediaan semua pihak memberikan data, maka validitas dan akurasi data akan lebih bisa dipertanggung-jawabkan. ''Mari bersama-sama kita bantu BPS agar data yang dihasilkan valid dan memiliki akurasinya tinggi. Hal ini penting mengingat data yang baik akan sangat membantu dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah.'' katanya.
