EKBIS.CO, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR M Misbakhun mengkritik terminologi penghematan anggaran pada Kementerian Sekretaris Negara dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) pada Rancangan APBN Perubahan (RAPBNP) 2016.

Menurut dia, penghematan anggaran itu tidak perlu dilakukan seandainya sejak awal program sudah dilakukan penyusunan secara baik dan disesuaikan dengan serapan dari anggaran tahun sebelumnya.

''Pemotongan anggaran yang saat ini sedang dilakukan semua kementerian atas dasar Inpres Nomor 4/2016, sebenarnya tak terlalu kena,'' katanya di Jakarta, Kamis (9/6).

Misbakhun memberikan contoh terkait realisasi anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) pada 2015 yang hanya mencapai 79 persen dari pagu anggaran Rp 6,344 triliun. Artinya, kata dia, dana yang terpakai dari anggaran 2015 hanya Rp 5,72 triliun. Pada APBN 2016, Kementerian ATR meminta anggaran Rp6,3 triliun, dan kini hendak dipotong jadi Rp 6,023 triliun di RAPBNP 2016.

Begitu pula yang terjadi di Kementerian Sekretaris Negara, di mana realisasi anggarannya pada APBN 2015 hanyalah Rp 1,9 triliun. Di APBN 2016, kementerian yang dipimpin Pratikno itu meminta anggaran Rp 2,31 triliun dan dalam RAPBN-Perubahan 2016 hendak dipotong jadi Rp 2,04 triliun.

"Jadi kesannya, anggaran 2016 itu disusun dengan pukul rata, asal naik saja dari anggaran tahun sebelumnya. Padahal kalau melihat realisasi tahun sebelumnya saja tak perlu ada kenaikan. Saya lihat itu trennya, yang penting anggaran disusun naik dulu. Realisasi seperti apa? Itu belakangan," kata Misbakhun.

Politikus Golkar itu menyebut hal ini menjadi bukti penyusunan program untuk setiap tahun tak benar-benar dilaksanakan atas kondisi di lapangan dan kinerja tahun sebelumnya. Sementara di sisi lain, katanya, DPR menerima banyak keluhan masyarakat tentang kinerja Kementerian ATR.

"Anda (Menteri ATR Ferry M Baldan, red) menjanjikan selama Ramadan akan ada pembebasan layanan pengurusan sertifikat untuk masyarakat. Tapi itu tak cukup. Karena Ramadhan hanya sebulan dalam setahun. Yang kita butuhkan itu penyeragaman pelayanan yang mudah sepanjang tahun dan sepanjang republik ini ada," ujarnya.