EKBIS.CO, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) menilai ketahanan ekonomi Indonesia saat ini masih terjaga, menghadapi hasil referendum Inggris yang memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa atau Brexit.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara menjelaskan, perekonomian Indonesia saat ini memiliki ketahanan ekonomi yang baik. Stabilitas makroekonomi tetap terjaga yang tercermin dari inflasi yang rendah, defisit transaksi berjalan yang terkendali, dan nilai tukar yang relatif stabil.
"Ketahanan ekonomi ini diyakini mampu menjaga perekonomian Indonesia terhadap dampak hasil referendum di Inggris. Bank Indonesia memandang bahwa keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) berdampak relatif terbatas pada perekonomian domestik, baik di pasar keuangan maupun kegiatan perdagangan dan investasi," ujar Tirta Segara, Ahad (26/6).
Tirta menjelaskan, di pasar keuangan domestik, di tengah terjadinya pelemahan di pasar uang Eropa dan Asia, nilai tukar rupiah relatif stabil. Sementara itu, pasar saham Indonesia juga mengalami koreksi relatif terbatas, terutama apabila dibandingkan dengan negara-negara peers seperti India, Thailand, dan Korea Selatan.
Selain di pasar keuangan, dalam jangka menengah, dampak Brexit melalui jalur perdagangan juga diyakini relatif terbatas. Pangsa ekspor Indonesia ke Inggris hanya sekitar 1,0 persen dari total ekspor Indonesia.
"Meski demikian, dampak lanjutan dari terganggunya hubungan perdagangan UK-Eropa perlu dicermati mengingat pangsa ekspor Indonesia ke Eropa (di luar Inggris) mencapai 11,4 persen (tahun 2015). Sebagian besar ekspor Indonesia ke Eropa adalah bahan baku dan mentah,"kata Tirta.
Sementara itu, dampak pada kinerja investasi di Indonesia juga diprediksi terbatas. Dalam lima tahun terakhir, kata Tirta, pangsa penanaman modal asing langsung dari Inggris terhadap total penanaman modal asing di Indonesia tercatat di bawah 10 persen.
Tirta menegaskan, ke depan Bank Indonesia akan terus mencermati potensi risiko yang muncul dari hasil referendum di Inggris. Bank Indonesia akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah untuk memonitor perkembangan perekonomian global, serta tetap mendukung langkah-langkah Pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui penguatan stimulus pertumbuhan dan percepatan implementasi reformasi struktural.
