EKBIS.CO, JAYAPURA -- Manajemen Bank Papua menargetkan untuk bisa mengumpulkan penyertaan modal dari pemerintah daerah yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan total Rp 4 triliun hingga 2018.
"Target setoran modal kami sesuai dengan RUPS 2013 di Timika adalah Rp 4 triliun sampai 2018. Akan tetapi, sampai Juni 2016, baru mencapai Rp 1,7 triliun, artinya masih ada Rp 2,3 triliun yang harus kami kejar dalam dua tahun terakhir," ujar Plt. Direktur Utama Bank Papua Sharly A Parangan, di Jayapura, Ahad (31/7).
Meski para pemegang saham tidak puas dengan kinerja Bank Papua dalam 2 tahun terakhir, dia mengklaim mereka tetap berkomitmen untuk terus mendorong Bank Papua menjadi bank terdepan dengan tetap berkomitmen melakukan penyertaan modal. "Kalau komitmen setoran modal pemegang saham, tahun ini mereka sudah menyatakan akan melakukan setoran, Provinsi Papua saja akan menyetor Rp 100 miliar, kami harapkan tahun ini di atas Rp 2 triliun," katanya.
Sharly menyebut ketidakpuasan terhadap kinerja Bank Papua sudah diungkapkan oleh para pemegang saham pada RUPS Mei lalu. Hal itu terungkap dalam capaian-capaian perusahaan tersebut yang tidak sesuai dengan harapan. "Mereka kan tujuan setor dananya sebagai setoran modal, ujungnya mereka berharap apa yang saya dapat, dan itu menjadi target kami. Akan tetapi, ternyata kami tidak penuhi seperti yang mereka harapkan," ujarnya.
Namun, dia mengaku bila pada akhirnya para pemagang saham mengerti bahwa kegagalan Bank Papua dalam mencapai target keuntungan lebih dikarenakan kondisi perekonomian global yang sedang menurun. "Kita tahu bagaimana pertumbuhan perekonomian Indonesia pada tahun 2015. Hal itu masih berlangsung hingga saat ini," ujarnya.
Menurut dia, kondisi tersebut pun juga berimbas pada kinerja pemerintah daerah yang menjadi lamban dalam melakukan penyerapan fisik dan keuangan. "Kalau kita lihat di pemda, biasanya pada Semester II sebetulnya sudah banyak proyek yang jalan, artinya kucuran anggaran sudah ada. Akan tetapi, kita lihat sampai triwulan II ini masih belum terlalu besar, paling yang ada itu hanya serapan pada biaya rutin. Namun, serapan pembangunan belum terlalu tampak," ujar Sharly.
