EKBIS.CO, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai asumsi ekonomi makro, salah satunya pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2017 sebesar 5,3 persen lebih realistis daripada dalam APBN 2016.
"Lebih realistis karena asumsi-asumsi yang dipakai termasuk dari penerimaan pajak, pertumbuhan ekonomi yang bergantung pada 'domestic consumption', pengeluaran pemerintah dan investasi, itu menjadi hal yang kita telaah memang realistis dan kredibel," kata Ketua Kadin Rosan P. Roeslani saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (18/8).
Rosan mengatakan asumsi makro 2017 dapat dicapai meskipun dengan tantangan yang besar di tengah menurunnya ekspor-impor serta pendapatan ekonomi. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi 5,3 persen dapat dicapai antara lain dengan melihat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah yang sudah berjalan dan lancarnya belanja negara.
Selain itu, industri dan pelaku usaha mengapresiasi kebijakan Menteri Keuangan terkait revisi pengurangan penerimaan pajak.
"Sebetulnya kami merasa pajak kemarin dipatok terlalu tinggi padahal dunia usaha sedang melemah. Sekarang pengusaha melihatnya lebih realistis untuk pencapaian pajak sehingga kami pun lebih nyaman menentukan rencana ke depan," ujar Rosan.
Dalam penyampaian keterangan pemerintah atas RAPBN TA/2017 beserta nota keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR pada Selasa (16/8), pemerintah mengusulkan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen, laju inflasi 4,0 persen, nilai tukar rupiah Rp 13.300 per dolar AS dan harga minyak mentah Indonesia 45 dolar AS per barel.
Pemerintah juga menargetkan pendapatan negara dalam RAPBN 2017 sebesar Rp 1.737,6 triliun dengan mengacu pada tema kebijakan fiskal pada 2017 dan strategi yang mendukungnya.
Selanjutnya, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di tahun 2017, meskipun menghadapi tantangan yang cukup berat dengan masih rendahnya harga beberapa komoditas pertambangan seperti minyak bumi dan batubara, ditargetkan sebesar Rp 240,4 triliun.
Sementara itu, belanja negara dalam RAPBN tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp 2.070,5 triliun, yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.310,4 triliun, dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 760 triliun.
