EKBIS.CO, BALIKPAPAN -- Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pembangunan proyek kilang minyak di Bontang, Kalimantan Timur, tidak akan dipindahkan ke provinsi lain.
"Masalah kilang minyak, refinery, dan zona pupuk, saya sampaikan tidak akan dipindahkan ke provinsi lain, tetap di Provinsi Kalimantan Timur," kata Presiden pada penyerahan 1.183 sertifikat tanah program strategis 2016 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (5/12).
Hal ini diungkapkan Presiden terkait pernyataan Gubernur Kalimantan Timur Aang Faroek Ishak bahwa aspirasi masyarakat Bontang, agar pembangunan kilang minyak 350 barel per hari tidak dipindah, tetap di Bontang dan persoalan lahan sudah diselesaikan. "Saya ingin menjawab apa yang tadi disampaikan oleh bapak Gubernur Kalimantan Timur. Kemarin waktu bertemu sudah disampaikan, ini tadi diulang disampaikan lagi. Pak Gubernur itu kalau punya kemauan ngejar terus," kata Jokowi.
Presiden juga menyatakan pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda yang pembebasan lahannya sudah diselesaikan pemerintah daerah akan dilanjutkan pemerintah pusat melalui kementerian terkait. "Tadi malam langsung saya rapatkan dengan Menteri PU (Pekerjaan Umum), yang pertama jalan tol Balikpapan-Samarinda, semuanya pemanasan lahan sudah dibereskan oleh Gubernur, sekarang penyelesaiannya ada di kementerian. Ini akan diselesaikan maksimal akhir 2018," kata Presiden.
Untuk permintaan pembangunan tol Samarinda-Bontang, Presiden mengatakan sudah dirapatkan dengan Menteri PU dan akan ditindaklanjuti. "Tadi pagi baru selesai, sudah kita berikan lagi, tidak ada masalah. silakan nanti ditindaklanjuti, sudah saya putuskan tadi pagi, mungkin dikerjakan lanjutan konsorsium dengan investor yang ada," kata Jokowi.
Presiden mengatakan pemerintahannya ingin ada sebuah kecepatan pembangunan yang dilakukan sehingga yang mendapatkan akhir adalah rakyat. "Kalau jalan selesai semuanya, biaya untuk logistik sembako murah, biaya transportasi murah, harga-harga barang juga akan murah pada akhirnya," katanya.
Berbeda jika jalannya jelek sehingga membuat waktu angkut yang lama dan menyebabkan harga menjadi naik. "Jadi dua hal sudah saya jawab, Pak Gub. Saya sudah tidak ada PR lagi," kata Presiden menjawab permintaan Gubernur Kaltim.
Terkait pembangunan jalur kereta api, Presiden mengatakan belum selesai PP (Peraturan Pemerintah) mengenai rel kereta api. "Tinggal itu saja, kalau PP itu urusan administrasi hukum, jadi memerlukan waktu," kata Presiden.
