EKBIS.CO, INDRAMAYU – Program Asuransi Nelayan yang dikucurkan Pemerintah Pusat di Kabupaten Indramayu, diduga ada penyimpangan. Hal itu menyangkut sasaran penerima program tersebut.
Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono. Dia mengaku menemukan langsung penyimpangan itu saat berkunjung ke salah satu desa di Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu.
‘’Ada Kartu Asuransi Nelayan yang dimiliki oleh warga yang berprofesi bukan nelayan,’’ terang Ono kepada Republika.co.id, Selasa (3/1).
Ono menemukan ada lima Kartu Asuransi Nelayan dimiliki oleh sejumlah perangkat desa maupun ketua RT. Namun, dia mengindikasikan ada lebih dari lima orang yang tidak berprofesi sebagai nelayan yang juga memiliki kartu tersebut. "Untuk daerah lainnya, saya masih menunggu laporannya. Tapi saya yakin pasti ada,’’ tutur pria yang menjadi wakil rakyat dari dapil Indramayu–Cirebon tersebut.
Ono mengaku sangat prihatin dengan temuannya itu. Hal ini karena, masih banyak nelayan asli yang tidak mendapatkan program asuransi nelayan yang telah menelan anggaran negara hingga Rp 150 miliar tersebut. ‘’Malah nelayan gadungan yang menikmati,’’ tutur Ono.
Ono menilai, penyimpangan itu terjadi akibat proses pendataan yang selama ini berjalan belum benar. Dia menegaskan, perlu dilakukan perbaikan dalam proses pendataan agar penerima program tersebut benar-benar nelayan yang berhak menerimanya.
Ketua Serikat Nelayan Tradisional (SNT), Kajidin, saat dimintai tanggapannya, juga mengaku sangat prihatin dengan ditemukannya penerima program asuransi nelayan yang tak tepat sasaran. Dia pun meminta agar pemerintah lebih jeli dalam melaksanakan program tersebut.
‘’Program asuransi nelayan harusnya benar-benar untuk nelayan sebagai jaminan perlindungan terhadap keselamatan mereka,’’ kata Kajidin.
Sementara itu, Kasi Bina Usaha Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Kabupaten Indramayu, Dadi Kusnadi, mengakui kemungkinan ada kurang ketelitian dalam menyeleksi ribuan pemohon program asuransi nelayan. Namun, dia menegaskan telah mencatatnya dan akan segera melaporkannya kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk ditindaklanjuti.
