EKBIS.CO, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) meresmikan financial closing pembiayaan investasi non anggaran pemerintah (PINA) tahun 2017. Skema pembiayaan ini merupakan skema baru selain program public private patnership (PPP) maupu kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, skema PINA adalah salah satu cara Pemerintah dalam mendorong pembangunan infrastruktur secara masif. Di tengah minimnya dana yang dimiliki, maka skema-skema seperti PINA diharap bisa ikut serta mempercepat pembangunan infrastruktur yang merata di setiap daerah.
"Kita ingin mendorong peran swasta serta dana-dana pensiun, sehingga pembiayaan infrastruktur tidak lagi tergantung APBN. Semangat tersebut telah kami implementasikan dengan mengembangkan fasilitasi terhadap PINA," kata Bambang di Istana Negara, Jumat (17/2).
Bambang menjelaskan, Pemerintah saat ini mendorong partisipasi swasta, terutama dana-dana kelolaan jangka panjang seperti asuransi, dan dana pensiun untuk mencapai target-target pembangunan infrastruktur nasional. Pemanfaatan dana-dana tersebut untuk proyek-proyek infrastruktur bukan hanya menguntungkan, tetapi juga dapat menjadi salah satu alternatif investasi jangka panjang.
Program PINA, lanjut Bambang, didesain untuk mengisi kekurangan pendanaan proyek-proyek infrastruktur prioritas yang membutuhkan modal besar, tapi tetap dinilai baik secara komersial. Untuk dapat menjalankan proyek-proyek ini, BUMN dan swasta pengembang infrastruktur harus memiliki kecukupan modal minimum.
Selama ini permodalan BUMN ditopang dan sangat tergantung kepada anggaran pemerintah melalui Penanaman Modal Negara (PMN). Ruang fiskal APBN saat ini semakin terbatas sehingga dibutuhkan sumber-sumber non-anggaran pemerintah dengan memanfaatkan dana kelolaan jangka panjang yang setengah menganggur seperti pada dana-dana pensiun dan asuransi baik dari dalam maupun luar negeri.
Program PINA telah berhasil mendorong pembiayaan tahap awal sembilan ruas jalan tol senilai Rp 70 triliun, di mana lima diantaranya adalah Tol Trans Jawa. Pada pilot program PINA ini, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Taspen (Persero) memberikan pembiayaan ekuitas tahap awal kepada PT Waskita Toll Road sebesar Rp 3,5 triliun sehingga total ekuitas menjadi Rp 9,5 triliun dari kebutuhan Rp 16 triliun.
"Program PINA akan mendorong agar kekurangan ekuitas tersebut dapat dipenuhi di tahun ini atau awal tahun depan dengan mangajak berbagai institusi pengelola dana yang ada. Dengan demikian, target agar Tol Trans Jawa terhubung per akhir 2018 dapat terwujud. Untuk mengakselerasi pembangunan nasional dan juga memberi daya ungkit perekonomian," papar Bambang.
Pilot project ini bukanlah satu-satunya yang kami fasilitasi melalui PINA. Setelah Tol Trans Jawa, telah ada beberapa calon investee yang sedang dalam proses fasilitasi oleh Bappenas.
