EKBIS.CO, JAKARTA -- Direktur Utama PT. Garam, Achmad Budiono mengatakan menurunnya produksi garam lokal memaksa pemerintah dan PT. Garam harus mengambil langkah impor untuk menutupi kebutuhan garam lokal. Achmad mengatakan pada bulan ini distribusi impor garam akan dimulai.
Achmad mengatakan kebutuhan garam dalam negeri per tahunnya mencapai 1,4 juta ton. Awalnya, 2016 ditargetkan produksi garam lokal bisa mencapai 3 juta ton sehingga kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan keran ekspor bisa dibuka. Namun, karena faktor cuaca, pada tahun 2016 kemarin garam lokal hanya bisa diproduksi sebesar 118 ribu ton.
"Yang jelas tahun kemarin garam lokal targetnya 3 juta ton. Dari situ kita cuman mampu memproduksi 118 ribu ton. Memang drastis turunnya. Maka dari itu akhirnya kita mendapat penugasan untuk impor garam," ujar Achmad saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (9/3).
Achmad mengatakan garam impor yang akan didistribusikan kali ini berasal dari Australia dan India. Nantinya, garam impor ini akan disalurkan ke seluruh Indonesia. Namun, kedatangan dari garam impor ini akan dipusatkan di tiga tempat. Pertama, Surabaya, Belawan dan Cilacap.
Ia mengatakan keran impor ini akan dibuka hingga April mendatang. PT. Garam mendapatkan surat izin impor dari pihak KKP sebesar 75 ribu ton pada pekan lalu.
"Kita hitung sampai bulan enam 700 ribu ton. Dari situ kemarin itu, karena yang menentukan kuota itu KKP. KKP memutuskan kuotanya 30 persen dari 700 ribu. Ketemu 226 ribu ton. Dari itu keluar pekan kemarin itu 75 ribu. Kita kerja untuk 75 ribu," ujar Achmad.
Ia berharap ada perbaikan produksi garam lokal pada Juli mendatang. Ia mengatakan impor 75 ribu ton tersebut bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri yang saat ini masih krisis. Ia mengatakan pemerintah meminta PT. Garam untuk bisa memaksimalkan distribusi tersebut sampai produksi dalam negeri mulai membaik.
"Impor ini yang 75 ribu ton itu diminta untuk dituntaskan sampe bulan april. Ya, kalau setelah bulan april ya kita harus menunggu. Kita monitor dulu, kalau sudah memenuhi pasar ya cukup. Kalau belum nanti kita lapor ke KKP," ujar Achmad.
