EKBIS.CO, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan menjanjikan lima persen saham PT. Freeport Indonesia untuk Pemerintah Provinsi Papua jika divestasi 51 persen saham terlaksana. Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua, Fred Boray, menyatakan pihaknya tidak mempersoalkan persentase saham yang akan diberikan pemerintah pusat pada Pemprov Papua selama itu cuma-cuma.

"Kalau (lima persen) itu dikasih, kita oke," ujarnya, saat dihubungi Republika, Ahad (26/3).

Namun begitu, jika Pemerintah Papua diminta untuk membeli lima persen saham Freeport, Fred memperkirakan nilainya dapat mencapai Rp 10 triliun. Ia mengaku Pemprov tak memiliki dana sebesar itu untuk membeli saham perusahaan tambang tersebut. Karenanya, jika mekanisme beli saham yang dipilih, Fred meminta pemerintah pusat memberikan jalan alternatif yang tidak memberatkan daerah.

"Dulu pun kami pernah ditawari untuk membeli 9,36 saham Freeport, sekitar Rp 30 triliun. Kami dana dari mana?" tuturnya.

Sementara itu, terkait polemik perpanjangan kontrak Freeport, Fred menyatakan pemerintah provinsi menyerahkan sepenuhnya pada pemerintah pusat selama itu tidak merugikan rakyat Papua.

Dihubungi terpisah, Juru Bicara Freeport Indonesia Riza Pratama menyebut belum ada kesepakatan yang dicapai terkait divestasi. Freeport masih terus melakukan perundingan dengan pemerintah.