EKBIS.CO, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan meminta pemerintah melakukan retaliasi terkait resolusi sawit oleh Parlemen Eropa. Meski masih berupa resolusi, menurutnya Komisi Eropa tidak bisa mengabaikan resolusi oleh parlemen tersebut.
"Kita harus berani melakukan retaliasi," katanya kepada wartawan di Kantor Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Selasa (11/4).
Retaliasi atau tindakan balasan dapat dilakukan mengingat Indonesia mengimpor banyak produk, seperti wine dari Prancis, Airbus, produk farmasi dan parfum. Indonesia bisa saja melarang masuk produk tersebut terkait adanya resolusi sawit yang menjatuhkan nama Indonesia.
Selain kegiatan ekspor impor, Indonesja juga bisa mengambil sikap tegas dengan berbagai perundingan internasional. Contohnya perjanjian kemitraan ekonomu Indonesia-Uni Eropa (CEPA).
"Nah kalau begini terus nggak usah ada CEPA. Ngapain?" katanya.
Sementara itu berdasarkan pertemuan di Kementerian Koordinator Perekonomian menyepakati Menteri CPOPC pada Mei 2017 akan ke Uni Eropa untuk menyampaikan perspektif negara produsen pada institusi-institusi Uni Eropa. Pertemuan berharap dapat meningkatkan fokus kerja sama pada Pertemuan Tingkat Menteri berikutnya pada Desember.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pentingnya cetak biru untuk menentukan jangka waktu dan target capaian dalam pengembangan industri kelapa sawit. Nantinya kelompok kerja teknis akan dibentuk untuk menyelesaikan rancangan sebelum Pertemuan Tingkat Menteri kelima pada Desember 2017.
Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan multi stakeholder untuk meningkatkan kualitas minyak sawit dan keberterimaan. "Oleh karena itu, sebelum penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri berikutnya akan dilaksanakan dialog dengan para pemangku kepentingan terkait seperti petani kecil, sektor swasta, negara-negara pengimpor utama minyak sawit dan LSM," ujar dia.
Dalam pertemuan yang dilaksanakan hari ini, Selasa (11/4), juga membahas peningkatan kerja sama lebih lanjut dengan negara-negara penghasil kelapa sawit lainnya. Sebab, semakin meningkatnya tantangan global di industri kelapa sawit, merupakan momentum bagi negara-negara produsen untuk meningkatkan kerjasama dan partisipasi dalam peningkatan kualitas produk serta menyebarluaskan informasi faktual tentang minyak sawit.
"Kita perlu meningkatkan partisipasi negara-negara penghasil kelapa sawit lainnya dan berupaya untuk menarik lebih banyak keanggotaan dalam CPOPC," ujar Darmin.
