EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintah menargetkan restorasi lahan gambut seluas dua juta hektare. Restorasi ini dilakukan di tujuh provinsi, yakni Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Riau, Jambi, dan Papua. Untuk 2017 target restorasi yang harus diselesaikan mencapai 400 ribu hektare.
Ketua Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead mengatakan, sejauh ini tidak ada masalah teknis di lapangan untuk merestorasi lahan gambut. Bahkan pemerintah daerah, pihak perusahaan, dan masyarakat sekitar ikut serta dalam merestorasi lahan tersebut.
"Ketika mau melakukan restorasi, masyarakat sangat antusias dan memberikan masukan pada kami untuk skema restorasi yang baik seperti pada pembuatan sekat kanal," ujar Nazir, usai rapat di Kantor Presiden, Rabu (26/4).
Menurutnya, target tahun ini memiliki target melakukan restorasi mencapai 400 ribu hektare. Dalam rincinannya, BRG akan melakukan restorasi seluas 250 ribu hektare. Sedangkan pihak perusahaan tercatat akan melakukan restorasi mencapai 400 ribu hekatre, kemudian ada pihak donatur lain seperti lembaga swadaya masyarakat yang akan ikut serta melakukan perbaikan lahan gambut dengan prediski mencapai 50 ribu hektare.
Artinya secara keseluruhan jika semua pihak melakukan restorasi maka akan ada 700 hektare lahan gambut yang mendapatkan perbaikan. Nazir menjelaskan, perbaikan lahan gambut memang tidak mudah. Butuh persiapan khusus agar ketika memasuki bulan Juni atau Juli, lahan telah siap diperbaiki. Pada bulan ini curah hujan tidak terlalu tinggi dan menjelang musim kemarau sehingga memudahkan BRG untuk memulai restorasi.
Pada 2016, lahan yang telah direstorasi baru mencapai sekitar 200 ribu hektare. Jumlah ini terbilang sedikit karena proses persiapan perbaikan lahan yang cukup lama. Meski demikian, pada tahun ini dan tiga tahun ke depan hingga 2020, BRG optimis target restorasi mencapai dua juta hektare lahan gambut bisa terselesaikan.
Anggaran yang disediakan pada tahun ini mencapai Rp 860 miliar. Dana ini jauh lebih besar dibandingkan 2016 mecaai Rp 20 miliar. Dengan dana sebesar ini maka perbaikan lahan gambut bisa lebih cepat. "Saat ini kita harus mewaspadai provinsi Riau, Sumsel, Kalbar, dan Kalteng yang memiliki potensi kebakaran hutan gambut karena arealnya cukup luas," ujar Nizar.
