EKBIS.CO, DENPASAR -- Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menggandeng Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) sebagai partner strategis dalam penyaluran dana bergulir. Nantinya BLUD akan berperan sebagai kunci utama pengawasan dana bergulir di daerah agar tepat sasaran kepada Koperasi dan UKM.
Melalui siaran pers, Direktur LPDB Kemas Danial mengatakan, tidak adanya cabang di daerah membuat pihaknya masih memiliki kelemahan seperti dari segi pengawasan dan evaluasi di daerah.
"Ini jadi masalah tersendiri. Maka dengan kerja sama dengan BLUD ini jadi kunci pengawasan di daerah," ujarnya usai penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) antara LPDB dengan BLUD, Kamis (27/4).
LPDB sebagai satuan kerja dari Kemenkop UKM tidak diperkenankan membuka kantor cabang di daerah. Berdasarkan UU Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara, Kemenkop yang hanya mengurusi pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah.
Kemas melanjutkan, untuk itu kerja sama dengan berbagai pihak sangat penting guna mempercepat penyerapan dana bergulir di daerah. Selain menggandeng BLUD, LPDB juga telah membentuk satuan tugas (satgas).
Kerja sama ini dilakukan juga dalam rangka persiapan penambahan alokasi dana bergulir dari pemerintah pada 2018 mendatang. Tahun ini, dana bergulir yang dialokasikan sebesar Rp 1,5 triliun, terdiri dari Rp 600 miliar untuk pinjaman atau pembiayaan syariah dan Rp 900 miliar untuk konvensional.
"Tahun ini kami punya Rp 1,5 triliun disalurkan di seluruh Indonesia, nah hampir 30 ribu lebih pelaku koperasi dan UKM kita yang antre, paling tidak Rp 50 triliun kita butuhkan, walaupun akan ditambah lagi 2018," ujarnya. Diharapkan kerja sama dengan BLUD membuat tambahan dana pada tahun depan mampu terserap dengan baik.
Sejak 2008 hingga akhir Maret 2017, LPDB telah menyalurkan dana bergulir kepada 2.613 koperasi dan dimanfaatkan oleh lebih dari 900 ribu UMKM di seluruh Indonesia. Total dana yang tersalurkan lebih dari Rp 8 triliun dan mampu menyerap sekitar 1,7 juta tenaga kerja.
