EKBIS.CO, PHNOM PENH -- Presiden Direktur CIMB, Nazir Razak, yang tak lain saudara dari Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, mengatakan pemerintah perlu memperbaiki transparansi pascaskandal 1MDB. Nazir mengantisipasi kehati-hatian dan fokus investor juga konsumen menjelang pemilihan umum Malaysia yang kemungkinan digelar awal tahun depan.

"Akhir-akhir ini adalah bulan yang menyakitkan di media-media asing. Pemerintah sedang mencoba menyelesaikan restrukturasi keuangan setelah 1MDB, tapi saya pikir pemerintah masih perlu memperbaiki transparansi dan memberi pemahaman keseluruhan tentang apa yang sebenarnya terjadi," kata Nazir di sela World Economic Forum ASEAN di Kamboja, dilansir dari CNBC, Jumat (12/5).

Pada April 2016, Nazir secara sukarela cuti kerja dari banknya selama penyelidikan CIMB. Ia diduga berperan mendistribusikan sekitar tujuh juta dolar AS dana politik untuk saudaranya menjelang pemilu 2013. Nazir kemudian dibebaskan oleh tim investigasi independen dan kembali bekerja di CIMB sebulan kemudian.

Pernyataan tentang pergerakan dana dari 1MDB mendapat perhatian luas ketika Wall Street Journal melaporkan pada 2013 hampir 700 juta dolar AS mengalir dana ke rekening pribadi Najib. Najib menjadi dewan penasihat 1MDB dan meluncurkan program tersebut untuk mempromosikan pembangunan ekonomi.

Najib berulang kali menolak tuduhan yang dilontarkan kepadanya. Ia sempat menyebutkan dana tersebut merupakan sumbangan pribadi dari negara Timur Tengah yang dia tolak. Dia juga menolak mendapat keuntungan dari dana diduga dari Arab Saudi tersebut.

Departemen Kehakiman AS tahun lalu juga menyita lebih dari satu miliar dolar AS aset yang terkait konspirasi internasional untuk pencucian uang yang disalurkan 1MDB. Sebuah laporan menyebutkan pejabat di 1MDB, keluarga, dan rekan-rekannya mengalihkan lebih dari 3,5 miliar dolar AS dari dana negara dan melakukan pencucian uang dengan transaksi kompleks, termasuk di Shell.

Pada Januari 2016, Jaksa Agung Malaysia, Mohamed Apandi Ali mengatakan Najib tidak melakukan tindak pidana apapun. Namun, investigasi global terus berlanjut di berbagai lokasi, seperti di Amerika Serikat, Swiss, Singapura, dan Seychelles. Nazir mengatakan dia memperkirakan pemilu berikutnya akan terpengaruh sentimen kasus ini.