EKBIS.CO, JAKARTA -- Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Sofyan Basir mengatakan tak akan memangkas porsi yang didapat PLN dalam proyek 35 ribu megawatt. Namun, PLN akan mengatur ulang jadwal pengoperasian dan pembangunan pembangkit listrik sesuai dengan kebutuhan listrik nasional.
"Tetap. Tidak ada pemangkasan," ujar Sofyan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (19/10).
Sofyan mengatakan PLN tetap memegang porsi 10 ribu megawatt dalam proyek 35 irbu megawatt. Sedangkan 25 ribu megawatt lainnya diserahkan kepada IPP yang juga mengikuti tender proyek 35 ribu megawatt ini.
Sofyan tak menampik jika permintaan listrik saat ini tidak sebanyak apabila proyek 35 ribu megawatt diselesaikan pada rentang 2017 - 2019 mendatang. Jika proyek dikebut untuk diselesaikan, maka listrik nasional akan surplus dan membuat harga listrik semakin jatuh.
Untuk menyiasati hal tersebut, Sofyan menjelaskan PLN akan mengatur ulang jadwal dari pengoperasian dan pembangunan pembangkit. Hal itu akan disusun pada Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018-2027. "Nanti kita bahas lewat RUPTL," ujar Sofyan.
Penyusunan ulang jadwal pengoperasian dan pembangunan ini tak hanya terkait kapan pembangkit akan beroperasi. Tetapi, Sofyan menambahkan bahwa pembangunan pembangkit ke depan akan lebih diutamakan pembangkit tenaga batu bara. Sebab, kata Sofyan, PLTU jauh lebih murah dan cepat.
"Jadi nanti, misalnya tiba-tiba permintaan kebutuhan naik, jadi kita akan utamakan PLTU dulu karna lebih cepat dan murah," ujar Sofyan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan menilai porsi PLN dalam proyek 35 ribu megawatt perlu dikurangi. Hal ini dinilai Luhut penting, selain untuk bisa meningkatkan efisiensi bagi PLN juga memberikan kesempatan bagi swasta atau IPP untuk bisa ikut berkembang.
"Kalau dibandingkan, Malaysia, Thailand, Filipina, IPPnya rata rata di atas 50 persen. Singapura malah 100 persen. Kita 24 persen, biar lebih efisien perlu kita tingkatkan. Jadi margin PLN bagus, at the end jadi lebih sehat," ujar Luhut di Gedung Kantor Staff Kepresidenan, Rabu (18/10).
