EKBIS.CO, JAKARTA -- Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar mentargetkan rasio elektrifikasi nasional pada 2019 mendatang mencapai 97 persen. Hal ini melihat pada Oktober 2017 ini rasio elektrifikasi nasional sudah mencapai 93,08 persen.

Untuk bisa mencapai target tersebut, Arcandra mengatakan pemerintah akan membuat proyek pembangkit dengan kapasitas kecil untuk bisa menerangi daerah daerah terpencil. Proses elektrifikasi perdesaan ditargetkan bisa ditambah pada tahun depan sebesar 50 megawatt pada setiap klusternya.

"Kita akan mulai menyasar daerah terpencil, desa-desa pada tahun depan. Itu sudah ada di Permen ESDM nomer 36 Tahun 2016," ujar Arcandra di Kantor Staf Kepresidenan, Senin (23/10).

Selain meningkatkan rasio elektrifikasi perdesaan, Arcandra menjelaskan pemerintah melakukan program pra elektrifikasi melalui penyediaan lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE). 80 ribu lebih rumah tangga ditargetkan pada 2017 sudah memakai lampu LTSHE ini. Sedangkan pada 2018 mendatang ditargetkan mencapai 175 rumah tangga.

Program pembagian LTSHE difokuskan bagi desa belum berlistrik yang jumlahnya sekitar 2.500 desa. Kapasitas pembangkit listrik Indonesia saat ini sekitar 60 ribu MW. "Kapasitas tersebut telah mengalami peningkatan sekitar 7 ribu MW dari kapasitas tahun 2014 sebesar 53 ribu MW," ujar Arcandra.

Namun, disatu sisi, Arcandra juga menjelaskan bahwa akses listrik tak hanya berhenti pada penyediaan. Ia tak menampik jika harga listrik juga menjadi faktor penting sehingga masyarakat bisa mendapatkan akses listrik murah.

Pemerintah menerapkan tiga cara dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap listrik, yakni ekspansi atau perluasan jaringan listrik melalui PT PLN (Persero), memberikan pra-elektrifikasi bagi masyarakat yang tinggalnya tersebar dan jaraknya jauh dari instalasi listrik PLN, serta mengembangkan micro grid-off grid untuk masyarakat yang tinggal jauh dari instalasi listrik PLN, tetapi tinggal bersama dalam satu wilayah.

Di samping itu, saat ini pemerintah juga fokus pada lima pilar dalam meningkatkan tata kelola sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Kelima pilar yang tersebut adalah meningkatnya rasio elektrifikasi, distribusi yang adil, keberlanjutan terkait kesetaraan dan keberlanjutan, iklim investasi yang kondusif dan pertumbuhan ekonomi serta tata kelola yang baik.