EKBIS.CO, BANDAR LAMPUNG -- Luasnya lahan pertanian yang ada di Lampung membuat provinsi di ujung selatan Pulau Sumatra tersebut kekurangan penyuluh pertanian. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Sutono mengatakan, Lampung masih kurang sekitar 1.200 penyuluh pertanian untuk 2.640 desa.
Saat ini jumlah penyuluh pertanian di Provinsi Lampung 1.440 orang, sedangkan jumlah desa dan kelurahan 2.640. Idealnya jumlah penyuluh pertanian 2.640 orang. Dengan demikian terdapat kekurangan jumlah penyuluh pertanian sebanyak 1.200 orang, kata Sutono di sela-sela rapat teknis penyuluhan pertanian se-Provinsi Lampung di Bandar Lampung, Rabu (15/11).
Pentingnya penyuluh pertanian, ia mengatakan lebih dari 55 persen penduduk Lampung bekerja sebagai pelaku utama di sektor pertanian. Lampung merupakan Provinsi di ujung selatan Sumatra yang posisinya strategis dengan luas wilayah 35.376,5 km persegi dan menjadi salah satu provinsi agrobisnis di Indonesia.
Ia mengajak penyuluh ikut meningkatkan daya saing Lampung dengan membantu petani membangun usaha yang berdaya saing tinggi. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lebih tepat diarahkan ke sektor pertanian.
"Pemprov Lampung mendukung peran penyuluh dengan mengalokasikan Bantuan Operasional Penyuluh (BOP) kepada 1.800 penyuluh se-Lampung. Insya Allah pembagian BOP triwulan ketiga Juli-September keluar dalam waktu dekat, kata Sutono, yang pernah menjabat kepala Dinas Perkebunan Lampung.
Pemprov terus mendukung penyuluh agar mampu mengembangkan usaha pertanian yang tangguh, bertani lebih baik (better farming), berusaha tani lebih menguntungkan (better bussines), hidup lebih sejahtera (better living) dan lingkungan lebih sehat. Sutono yang juga ketua DPW Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Lampung mengatakan, pemprov memberikan perhatian kepada pelaku pertanian untuk memajukan pertanian.
Perwakilian Pusat Penyuluhan Pertanian Badan Penyuluhan dan PSDM Pertanian Kementan Hasan Latuconsina mengatakan, program penguatan kelembagaan petani seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan koorporasi petani. Pemerintah mengalokasikan anggaran penyuluhan Rp 525,7 miliar.
"Sasuai arahan presiden, program penyuluhan itu lebih memperkuat para petani di lapangan sehingga nantinya membesar menjadi koorporasi petani dengan harapan koorporasi ini akan membangun jejaring baik, dengan pihak swasta dan BUMN, kata Hasan.
Menurutnya, kelembagaan pertanian di Lampung cukup bervariasi dan penting untuk soliditas penyuluh. Ia mengatakan tidak sulit menggandeng pihak swasta, asalkan ada kemauan petani dan saling menguntungkan. Kemudian kerja sama tersebut didukung pihak BUMN.
