EKBIS.CO, KUALA LUMPUR -- Negara dengan industri keuangan Islam terbesar di dunia, Malaysia, mengambil langkah lebih maju menciptakan ekonomi Islam komprehensif. Malaysia mengumumkan segera meluncurkan Islamic Digital Economy Framework pada Maret 2018 sebagai tulang punggung pertumbuhan seluruh industri halal.
Dilansir dari Gulf Times pada Rabu (27/12), gagasan itu bertujuan menyediakan platform digital untuk kerja sama di bidang pendanaan dan pembiayaan usaha bisnis Islam, kepatuhan halal dan syariah, peraturan ekonomi digital Islam, dan secara umum inkubasi operasi bisnis halal, termasuk perbankan dan keuangan syariah. Kerangka itu dirancang menarik investor dan modal ventura untuk mendanai bisnis halal dan melakukan transaksi, serta investasi sesuai dengan hukum dan peraturan syariah.
Malaysia merumuskan kerangka kerja pendanaan startup konvensional dan kesepakatan modal ventura. Kekuatan pendorong di balik inisiatif digital Islam adalah Malaysian Digital Economy Corp (MDEC). Perusahaan tersebut merupakan entitas yang didukung pemerintah, yang berusaha menciptakan ekosistem pertumbuhan bagi ekonomi Islam di Malaysia sesuai dengan strategi nasional pemerintah.
MDEC bekerja sama dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Departemen Pembangunan Islam) dan Hall Amanie Sdn Bhd, firma penasihat syariah independen, untuk membuat kerangka kerja tersebut. "Perkembangan ekonomi digital Islam yang kuat di Malaysia akan memberi negara ini keunggulan kompetitif global," kata Wakil Presiden Pengembangan Ekosistem Pertumbuhan Norhizam Abdul Kadir.
Malaysia berusaha menjadi pasar digital Islam regional dan global yang paling relevan. Mengingat ekonomi halal negara tersebut sudah besar dan solid, serta didukung oleh industri keuangan Islam yang kuat.
Kerangka kerja ini juga bertujuan menarik para pemula dari seluruh dunia untuk datang ke Malaysia dan menemukan ekosistem yang subur mengembangkan solusi bagi industri halal di Malaysia. Implementasi Kerangka Ekonomi Digital Islam akan membantu meningkatkan pangsa PDB ekonomi digital Malaysia menjadi 20 persen pada 2020 dari saat ini sebesar 18,2 persen. Kerangka ini akan didukung oleh bank sentral Malaysia, Bank Negara Malaysia, Komisi Sekuritas Malaysia, dan beberapa instansi pemerintah lainnya.
