EKBIS.CO, JAKARTA -- Direktur Penelitian Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai, penggunaan kartu kredit pemerintah dapat meningkatkan efisiensi. Ia mengaku, terdapat sejumlah manfaat dari kebijakan tersebut seperti mengurangi waktu transaksi dan peningkatan pengawasan.
"Menurut saya ini bagus dari sisi efisiensi. Terkait hal-hal teknis, ini bisa mempercepat," ujar Faisal ketika dihubungi Republika.co.id Kamis (22/2).
Ia mengaku, penggunaan kartu kredit dapat mempercepat proses belanja operasional Kementerian/Lembaga (K/L). Menurutnya, proses itu menjadi lebih lambat ketika menggunakan uang tunai.
Efisiensi juga terjadi dalam ketersediaan uang tunai pemerintah karena uang yang ditarik sesuai dengan kebutuhan. Ia mengatakan, seringkali K/L menarik uang tunai meski tidak semuanya dipakai untuk belanja. Selain itu, pengawasan atas belanja K/L akan menjadi lebih baik.
"Bisa tercatat transaksinya, kapan, untuk apa, dan di mana. Bisa mengurangi risiko penyelewangan juga," ujarnya.
Meski begitu, Faisal mengaku terdapat kelemahan dalam penggunaan kartu kredit. Ia menjelaskan, pada umumnya penggunaan kartu kredit akan dibebankan biaya dan bunga. Ia mengaku, perbankan terutama Himpunan Bank Negara (Himbara) yang mengeluarkan kartu tersebut perlu memberikan perlakuan khusus dari sisi biaya administrasi.
"Ini kan untuk pemerintahan artinya untuk public service, bukan untuk bisnis. Himbara harus memberikan treatment yang berbeda. Tidak dibebankan biaya yang tinggi dan bunganya juga semestinya lebih murah," ujar Faisal.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan menginisiasi penggunaan kartu kredit sebagai metode baru dalam pembayaran APBN mulai tahun ini. Penggunaan kartu kredit diharapkan bisa memberikan kemudahan bagi Kementerian/Lembaga (K/L) dan meminimalisir penggunaan uang tunai.
"Kita mengganti ruang persediaan uang tunai menjadi kartu kredit bersama Himpunan Bank Negara (Himbara) sehingga seluruh K/L tidak lagi perlu brankas uang," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani usai menghadiri Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2018 di Jakarta, Rabu (21/2).
