REPUBLIKA.ID, JAKARTA -- Kelapa sawit perlu dukungan secara penuh terutama dari pemerintah. Hal ini pun dinilai patut masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 17.
Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Danang Girindrawardana mengatakan, kini saatnya pemerintah untuk berbicara tentang sektor perkebunan. "Bukan lagi membicarakan manufaktur, perbankan dan sebagainya," katanya saat ditemui di Gedung PIA Kementerian Pertanian, Rabu (7/3).
Ia menjelaskan, ada empat tantangan kelapa sawit di Indonesia. Pertama, adalah isu keberlanjutan, kesenjangan produktivitas, small holders management dan industri downstream.
Isu keberlanjutan saat ini, kata dia, mengangkat lingkungan hidup bukan mengutamakan manusia. Padahal, untuk diketahui, terkait sustainability terdiri atas tiga faktor yakni people, profit dan planet.
Itu artinya, perlu memperhatikan manusia dan perekonomiannya untuk menjaga keberlangsungan lingkungan yang ada. "Kita tidak boleh memikirkan negara sebagai sebuah hutan tapi masyarakatnya miskin," ujarnya.
Tutupan hutan di Indonesia mencapai 52 persen, jauh lebih besar dari tutupan hutan di Inggris yakni sekitar 13 persen. Begitu juga tutupan hutan Prancis sebesar 31 persen. Dengan begitu, Indonesia seharusnya masih bisa membuka hutan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Namun, dunia langsung teriak dengan deforestasi. Padahal deforestasi ada yang positif dan negatif.
Mennaggapi empat tantangan tersebut, ada empat solusi yang bisa dilakukan dalam memperkuat perkebunan sawit. Pertama, ia melanjutkan, menyeimbangkan kebijakan sustainability pada tiga komponen people, profit dan planet. Kedua, meningkatkan produktivitas petani sawit dan perkebunan swasta besar, intervensi kebijakan pada manajemen small holders dan menyusun kebijakan insentif pada industri downstream.
Empat poin utama itu lah yang seharusnya bisa dikemas sedemikian rupa dan muncul pada Paket Kebijakan Ekonomi Khusus untuk sektor perkebunan jilid 17. "Hanya butuh satu suntikan kebijakan untuk sawit ini," ujarnya menegaskan pentingnya Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 17.
