EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintah berupaya menjaga kondisi anggaran negara (APBN) tetap kredibel dan sehat dengan terus menekan pertumbuhan pembiayaan utang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembiayaan utang pada 2018 tumbuh negatif 9,7 persen (year on year/yoy) sementara pada 2014 pertumbuhan utang mencapai 14,6 persen (yoy).
Kondisi tersebut diikuti dengan penurunan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto yang tumbuh negatif 12,2 persen pada 2018. Hal itu lebih rendah dari pertumbuhan penerbitan SBN neto pada 2014 yang mencapai 17,8 persen.
"Ini untuk menjawab yang sering dan senang sekali memelihara isu utang," kata Sri dalam konferensi pers '4 Tahun Pencapaian Pemerintah' di Jakarta, Selasa (23/10).
Sri menekankan terus berupaya menjaga neraca APBN dalam kondisi aman, kredibel, dan sehat. Hal itu tercermin dengan tren penurunan defisit APBN sejak 2014 yang sebesar 2,3 persen terhadap PDB menjadi kisaran 2,1 persen terhadap PDB pada 2018. Bahkan, ujarnya, dalam RAPBN 2019, Pemerintah mengusulkan defisit berada di level 1,84 persen terhadap PDB.
"Ini menunjukkan komitmen untuk menjaga kebijakan fiskal sebagai bantalan untuk menghadapi kondisi ekonomi dunia yang penuh ketidakpastian," kata Sri.
Selain itu, pemerintah juga terus berupaya menurunkan tingkat defisit keimbangan primer menuju nol rupiah pada 2019. Sri mengatakan, defisit keseimbangan primer pada 2014 adalah Rp 93,3 triliun dan kemudian menjadi Rp 64,8 triliun pada 2018.
Dengan adanya penurunan keseimbangan primer, artinya pemerintah semakin mampu meningkatkan sumber pendapatan negara dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dengan kata lain, penarikan utang juga semakin menurun.
Kontribusi penerimaan perpajakan meningkat dari 74 persen dari total penerimaan negara pada 2014 menjadi 81 persen pada 2018. "Hal ini didukung reformasi perpajakan, peningkatan pelayanan dan kepatuhan, serta utilisasi teknologi informasi," kata Sri.
Baca juga, Menkeu: Utang Pemerintah untuk Sektor Produktif
