EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintah menyebutkan persaingan untuk mendapatkan peringkat tinggi dalam laporan Doing Business yang dirilis Bank Dunia semakin berat. Hal itu karena negara lain mulai menyadari pentingnya memperbaiki kondisi kemudahan berusaha.
"Semua sekarang menetapkan perbaikan dalam peringkat kemudahan berusaha sebagai target penting dari pencapaian negaranya," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (1/11).
Indonesia berada di peringkat 73 dari 190 negara dalam hal kemudahan berusaha, menurut laporan Doing Business 2019 yang dirilis Grup Bank Dunia. Peringkat kemudahan berusaha Indonesia menurun satu peringkat dibandingkan laporan yang sama tahun lalu.
Meskipun menurun secara peringkat, namun nilai kemudahan melakukan berusaha Indonesia meningkat dari 66,54 pada 2018 menjadi 67,96 (2019). Tahun depan, Indonesia ditarget berada di peringkat 40.
Darmin mengakui akan sulit mencapai peringkat 40 dalam kemudahan berusaha karena pemerintah harus melakukan perubahan atau reformasi di setiap indikator yang menjadi penilaian.
"Kita harus tahu bersaing dengan siapa dan skornya berapa. Untuk indikator memulai usaha, peringkat 40 adalah Serbia dengan skor 92,59 sementara indikator berurusan dengan izin konstruksi peringkat 40 adalah Polandia dengan skor 75,18," ujar Darmin.
Indikator memulai usaha Indonesia berada di peringkat 134 dengan skor 81,22 sementara indikator izin konstruksi di peringkat 112 dengan skor 66,57.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menyebutkan bahwa negara-negara lain telah menyadari bahwa peringkat kemudahan berusaha merupakan sebuah strategi pemasaran.
Hal tersebut membuat persaingan menjadi semakin sengit di negara tetangga dan pesaing.
"Negara lain terbangun mengenai aspek iklim usaha dan semua berlomba mendorong peringkat. Dengan persaingan makin sengit, saya khawatir (peringkatnya) mentok kecuali reformasinya sistemik tidak hanya utak-atik prosedur namun langsung menyerang ke sistem," kata Thomas.
Baca: Indonesia Dinilai Kalah dalam Reformasi Kemudahan Usaha
