EKBIS.CO, JAKARTA -- Praktisi Industri dan Bisnis, Said Didu menilai pemerintah harus tegas menghadapi 'genderuwo' ekonomi. Para 'genderuwo' ini dapat menggerogoti ekonomi bangsa.
"Pemerintah harus tegas kepada 'genderuwo' ekonomi yang dapat gerogoti perekonomian bangsa. Panggil mereka, apakah mau berbisnis dengan baik atau tidak. Ini cara yang efektif," kata Said dalam diskusi Rabu Biru bertajuk 'Menumpas Genderuwo Ekonomi' di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya 35, Jakarta Selatan, Rabu.
Menurut dia, 'genderuwo' ekonomi saat ini sudah masuk di berbagai sektor. Di antaranya sektor anggaran, sektor migas, sektor kebijakan BUMN dan sektor pertanahan. "Bahkan, ada juga 'genderuwo' hukum," katanya.
Oleh karena itu, pemerintah harus bisa menempatkan seseorang yang mampu mengatasi 'genderuwo' ekonomi tersebut. Para 'genderuwo' ini harus diubahnya cara pandangnya agar mengikuti aturan dan tidak melakukan lobi-lobi kekuasaan.
"Carilah orang yang baik yang mampu melawan 'genderuwo' ekonomi. Saya pikir negara akan baik bila 'genderuwo' ekonomi bisa diatasi," katanya.
Pakar Ekonomi PKS, Farouk Abdullah Alwyni mengatakan, sebetulnya pemerintah ini bisa saja terlepas dari politik genderuwo tersebut, jika mau transparan dan jujur kepada publik.
"Kalau birokrasi nya dibikin efisien, transparan apa professional dan dengan adanya birokrasi yang baik maka keterbukaan informasi itu akan bisa meminimalisir kelompok kepentingan pribadi itu, karena masyarakat punya akses yang sama," paparnya.
Akademisi dan Anggota Sandinomics Rizal Halim menambahkan, secara kepercayaan orang Indonesia khususnya masyarakat Jawa, genderuwo ini makhluk gaib yang menakutkan. Genderuwo ini mitologi Jawa yang tidak kelihatan, tetapi menakutkan. "Tidak pernah diakui keadan dan ketiadaannya, tapi kita percaya. Ini menarik dan ilustrasi ini kita tarik dengan situasi ekonomi kita," kata Rizal.
Genderuwo yang dimaksud Jokowi menurutnya justru sama halnya mafia ekonomi atau BUMN yang menyatu dengan penguasa, tidak terlihat namun membuat rugi negara.
