Tahun ini, Kementerian Keuangan akan meluncurkan 10 Surat Berharga Negara (SBN). Lima di antaranya berbasis syariah terdiri dari satu sukuk ritel dan empat sukuk tabungan. Peluncuran tersebut diharapkan menstimulus masyarakat untuk gemar berinvestasi.
Saat ini, salah satu penyebab ketidakstabilan ekonomi adalah besarnya kepemilikan asing di pasar dalam negeri. Ketika dana-dana asing keluar secara berbondong-bondong, ekonomi Indonesia rentan goyah, nilai tukar rupiah melemah, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyampaikan investor domestik berperan menguatkan pasar dalam negeri ketika dana asing ramai-ramai keluar hingga puncaknya pada kuartal empat 2018. IHSG dan nilai tukar tidak jatuh terlalu dalam karena investor masuk melalui berbagai macam instrumen, termasuk saham, reksa dana, juga SBN.
Saat ini, gap porsi asing dibandingkan dengan porsi ritel masih cukup lebar. Kepemilikan investor asing di SBN mencapai Rp 935,11 triliun, sementara kepemilkan oleh investor ritel baru senilai Rp 72,53 triliun atau 7,75 persen dari total kepemilikan investor asing.
Menurut persentase dari total SBN yang dapat diperdagangkan, kepemilikan investor asing mencapai 37,94 persen ada pun investor individu baru sebesar 2,94 persen. Sehingga, masuknya ritel bisa membawa harapan penguatan pasar modal Indonesia.
Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Bursa Efek Indonesia Risa Effennita Rustam menyampaikan portofolio investor Indonesia secara total sudah bertambah. Di bursa, tercatat sekitar 450 ribu identitas masuk menjadi 1,6 juta investor selama 2018.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam peringatan satu dasawarsa sukuk negara Oktober 2018 lalu menyebut SBSN memegang peran penting tidak hanya sebagai instrumen pembiayaan APBN, tetapi juga katalis perkembangan industri keuangan syariah. Baik di dalam negeri maupun dunia internasional.
"Kita ingin keuangan syariah bertumbuh karena ruang yang besar tercipta untuknya," kata dia. Indonesia adalah negara dengan jumlah Muslim mayoritas, 81 persen dari total penduduk sebanyak 264 juta jiwa per sensus 2017.
Skema syariah, kata Sri, merupakan suatu kebutuhan di Indonesia dan negara punya kewajiban menyiapkannya. Peningkatan jumlah penerbitan dan kontribusi Sukuk Negara terhadap pembiayaan APBN terus ditingkatkan setiap tahun.
Rata-rata sekitar 30 persen dari total pembiayaan Surat Berharga Negara (SBN) setiap tahunnya diharuskan meluncur dalam skema syariah. Selain itu, penerbitan Sukuk Global secara rutin sejak tahun 2009 telah berhasil memposisikan Indonesia sebagai the largest international sovereign sukuk issuer.
Sejak tahun 2013, pemerintah mulai mengembangkan Sukuk Negara yang dikhususkan untuk pembiayaan proyek, yaitu Project Financing Sukuk (Sukuk Proyek). Dalam kurun waktu 2013-2018, total alokasi Sukuk Proyek telah mencapai Rp 62,4 triliun yang tersebar di 34 provinsi.
Proyek yang dibiayai melalui Sukuk Proyek di antaranya mencakup pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan jalur kereta api, pembangunan proyek sumber daya air (bendungan, irigasi, penyediaan dan pengelolaan air tanah), pembangunan dan pengembangan gedung perkuliahan, pengembangan dan revitalisasi asrama haji, pembangunan dan rehabilitasi Kantor Urusan Agama dan Manasik Haji, pembangunan Taman Nasional (Baluran, Gunung Gede Pangrango, Aketajawe-Lolobata/Halmahera), pembangunan dan pengembangan madrasah, serta pembangunan dan pengembangan laboratorium.
Penerbitan Sukuk Negara untuk investor individu atau ritel Warga Negara Indonesia telah meluncur secara reguler sejak tahun 2009. Ini menjadi instrumen inklusi finansial yang efektif dan unggulan.
Selama sepuluh tahun, total penerbitan Sukuk Ritel mencapai Rp 144,7 triliun dengan jumlah investor sebanyak 243.364 orang. Selain itu, penerbitan Sukuk Tabungan mencapai Rp 2,6 triliun dengan jumlah investor sebanyak 11.338 orang dan rata-rata nominal investasi mencapai Rp 228 juta per investor.
Pada tahun 2018, Indonesia menjadi negara pertama yang menerbitkan Sovereign Green Sukuk di dunia. Hal ini merefleksikan dukungan dan kontribusi Indonesia dalam mengembangkan pasar keuangan syariah domestik maupun internasional.
