Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Rooswandi Salem mengatakan, secara geografis dan geopolitik, lokasi Tanah Bumbu sangat strategis untuk ditetapkan sebagai ibu kota baru.
"Hal tersebut juga didukung dengan kontur tanah dan lahan yang sangat memungkinkan untuk area pemerintah dan perkantoran, dibandingkan daerah lain yang ada di Pulau Kalimantan," katanya.
Kabupaten Tanah Bumbu dinilai strategis sebagai daerah pilihan untuk pemindahan ibu kota negara karena memiliki pelabuhan, yang bisa dijadikan standar internasional seperti pelabuhan yang ada di pulau jawa.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki lahan sekitar 560 hektare di Tanah Bumbu yang menjadi kawasan pengembangan ekonomi terpadu (Kapet).
BACA JUGA: Kanal Analisis Berita dari Isu-Isu Terkini Diulas Secara Mendalam
Ia mengungkapkan, Pemkab Tanah Bumbu akan berupaya menyakinkan pemerintah pusat dengan menjelaskan segala potensi yang ada untuk dipilih sebagai lokasi pemindahan ibu kota.
Rekomendasi BNPB
Salah satu kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi ibu kota baru adalah bebas dari bencana. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, Pulau Kalimantan merupakan wilayah yang paling minim dari bencana alam.
“Jika dilihat dari faktor kebencanaan, wilayah Kalimantan memang tidak rawan dan aman, ada wacana pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan,” kata Sutopo di gedung BNPB, Jakarta Timur, Selasa (30/4).
Sutopo menyatakan, BNPB turut memberikan sumbangsih rekomendasi untuk pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Hal itu karena sejak tahun 1960, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah aman dari banjir, longsor, dan tsunami.
“Kalau kebakaran masih bisa dikendalikan, tapi ini masih jadi kajian lebih dalam oleh Bappenas sehingga akan muncul kesimpulan wilayah kabupaten mana yang lebih layak,” ujarnya.
Wapres Jusuf Kalla, menurut Sutopo, sempat menanyakan faktor kebencanaan di Mamuju, Sulawesi Selatan. Menurut dia, wilayah Mamuju tidak cocok jadi ibu kota karena rawan terjadi bencana.
“Memang aman dari tsunami dan gunung api, tapi rawan banjir bandang, artinya wilayah tersebut tidak aman,” kata Sutopo.
Masukan BNPB Soal Ibu Kota: Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, menyebut salah satu syarat ibu kota baru adalah daerah bebas dari ancaman bencana.
(antara ed: satria kartika yudha)
