EKBIS.CO, JAKARTA -- Pengusaha muda asal Kalimantan Selatan, Mardani H Maming, memuji kemajuan pembangunan sektor pelabuhan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menilai dari aspek kuantitas, menurut dia, pemerintah berhasil membangun dan memperbaiki infrastruktur pelabuhan.
Selain pemerintah juga berhasil meningkatkan kualitas sistem kerja dan pelayanan pelabuhan yang sangat berpengaruh terhadap upaya menekan high cost economy yang sangat berpengaruh terhadap daya saing pengusaha nasional. Mardani mencontohkan waktu tunggu (dwelling time) di pelabuhan yang sudah tidak bermasalah lagi.
"Dulu, waktu tunggu di pelabuhan bisa mencapai 15 hari, sekarang dweling time di pelabuhan paling lama hanya tiga hari. Dweling time selama tiga hari bisa menurunkan high cost economy dan meningkatkan daya saing pengusaha. Namun ke depan kita harus dapat mempercepat waktu dweling time menjadi satu atau dua kali 24 jam sehingga pelan-pelan tapi pasti kita bisa menyamai Singapore," ujar Mardani, di Jakarta, Senin (24/6).
Mardani yang juga terjun di bisnis kepelabuhan melalui perusahaannya PT Batulicin Enam Sembilan menilai, pembangunan sektor pelabuhan yang giat dilaksanakan pemerintahan Jokowi, sangat strategis bagi pembangunan ekonomi Indonesia. "Dengan terus dibangunnya pelabuhan baru dan diperbaikinya kualitas pelabuhan-pelabuhan tua, ini akan strategis bagi upaya Indonesia untuk mengatasi biaya logistik yang selama ini masih sangat tinggi," kata Mardani.
Sebagai negara maritim, lanjut Mardani, sudah sepantasnya Indonesia menjadi pusat pengiriman dan poros perdagangan maritim dunia yang mampu menantang dominasi Singapura. Upaya mengalahkan dominasi Singapura tersebut menurut Mardani mulai terlihat.
Seperti diketahui, PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo II (Persero) mulai tahun lalu melaksanakan cargo consolidation, di mana menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok mejadi tempat konsolidasi kargo ekspor dan impor dari dan ke wilayah Indonesia. Jika sebelumnya importir atau eksportir Indonesia ke Eropa atau Amerika Serikat dan beberapa negara asia lainnya, harus mampir dulu ke Singapura untuk singgah yang kemudian berganti kapal besar, sekarang sudah bisa di pelabuhan Tanjung Priok saja.
"Ini sebuah langkah maju bagi dunia pelabuhan kita. Ke depan kita berharap jumlah konteiner yang dilayani di Pelabuhan Tanjung Priok juga terus meningkat minimal 800 ton," kata Mardani sambil berharap agar pemerintah dapat membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) khusus di pelabuhan sehingga di sana semua pelayanan perizinan dokumen dari berbagai kementerian dapat satu pintu dan pengurusannya selesai dengan cepat dan tepat.
Selain Tanjung Priok, menurut Calon Ketua Umum BPP Hipmi ini, Indonesia juga perlu memperluas titik titik layanan kapal cargo berorientasi ekspor. Terutama di wilayah Indonesia Timur seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.
"Dengan meratanya sistem pelayanan pelabuhan yang baik, maka komoditas ekspor di wilayah Indonesia Timur akan lebih optimal terkirim dengan waktu relatif pendek dan biaya yang lebih murah," ucap Mardani. Ia pun optimistis proyek pembangunan pelabuhan yang terus giat dilaksanakan pemerintahan Jokowi akan menjadikan Indonesia sebagai pusat perdagangan dunia yang baru dan mampu mengalahkan Singapura.
