Ibu kota Jakarta

Cermati.com – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memilih Pulau Kalimantan sebagai Ibu Kota Indonesia menggantikan Jakarta yang sudah menjadi pusat pemerintahan RI sejak 58 tahun lalu (1961).

Kendati hingga sekarang masih belum ditetapkan kota mana di Kalimantan yang bakal menjadi Ibu Kota Negara Republik Indonesia, progres pembangunan sebagai penunjang pemindahan ibu kota baru di kepulauan terluas Nusantara ini terus berjalan.

Pemindahan ibu kota baru di Kalimantan yang diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp466 triliun itu satu per satu sudah mulai dilakukan pembangunan infrastruktur pendukungnya.

Sumber Dana Pemindahan Ibu Kota Baru

APBN Indonesia via sindonews

Dikutip dari Tempo.co, dana pemindahan ibu kota baru yang diperkirakan menelan sekitar Rp466 triliun ini tidak semua berumber dari uang negara (APBN/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) saja.

Akan tetapi juga berasal dari perusahaan pelat merah (BUMN), dari swasta yang dikerjasamakan oleh pemerintah (KPBU/Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), murni dari pihak perusahaan swasta, serta pemanfaatan aset pemerintah pusat untuk menekan biaya.

Berikut peruntukan pembiayaan berdasarkan sumber dananya:

• Anggaran dari APBN: Untuk membangun infrastruktur, fasilitas kantor pemerintahan, dan parlemen
• Dana dari BUMN: Untuk pembangunan infrastruktur utama dan fasilitas sosial
• Dana dari Swasta yang dikerjasamakan dengan pemerintah (Sistem KPBU): Untuk membangun beberapa infrastruktur utama dan fasilitas sosial
• Dana dari Swasta murni (pengusaha): Untuk pembangunan perumahan atau properti dan fasilitas komersial lainnya
• Dari pemanfaatan aset: Menggunakan aset-aset pemerintah pusat yang ada di Jakarta

Baca Juga: Bukan Bali, Ternyata ini yang Jadi Incaran Turis Asing!

Ilustrasi istana presiden di Bogor

Memindahkan sebuah ibu kota negara itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh persiapan dan perencanaan yang matang. Singkat kata, butuh waktu untuk merealisasikannya.

Hingga sekarang ini, proses pemindahan ibu kota baru terus berjalan. Beberapa perusahaan negara maupun swasta sudah mulai bersiap. Lalu, seperti apa progresnya?

1. Dana dari APBN akan Digelontorkan

Pembiayaan pemindahan ibu kota baru dari dana negara sepenuhnya akan dimasukkan dalam APBN 2021. Artinya dana yang akan digelontorkan dari kas negara baru bisa dihgunakan setelah APBN tahun anggaran 2021 sudah diketok palu dan selesai dibahas dengan DPR.

Jadi, proses pembangunan awal Ibu Kota baru Indonesia yang menggunakan sumber dana APBN ini akan dimulai sesuai rencana awal yakni tahun 2012 mendatang.

2. Pembangunan Pipa Gas Dimulai

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) sebagaimana dilansir dari detikFinance, mengungkapkan pihaknya akan mulai membangun pipa gas trans Kalimantan. Pembangunan ini akan melalui lelang berasarkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bu,i Nasional (RIJTDGBN).

Artinya, pembangunan infrastruktur ini dilakukan bersama pihak perusahaan swasta. BPH Migas akan melelang pipa sepanjang Kalimantan, yakni Kalimantan Selatan ke Kalimantan Tengah, serta Kalimantan Tengah ke Kalimantan Barat.

3. Pasokan Gas Bumi sudah Disiapkan

Dilansir dari medcom.id, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai perusahaan negara (BUMN) mengakui sudah melakukan pembicaraan dengan pemerintah terkait pemenuhan energi ramah lingkungan di ibu kota baru ini.

Ibu kota baru ini nantinya tidak lagi memakai LPG, akan tetapi jaringan gas kota. Oleh sebab itu, PGN mengakui telah berdiskusi mengenai kebutuhan gas bumi terkait rencana pembangunan infrastruktur pipa gas bumi trans Kalimantan.

4. Developer Bersiap Sediakan Perumahan

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan utama yang harus dipenuhi untuk menampung para ASN maupun masyarakat secara umum. Guna mendukung pemindahan ibu kota baru ini, pihak swasta mengaku sudah siap untuk membangun hunian, rumah sakit, sekolah, maupun perkantoran di sana.

DPP Real Estate Indonesia (REI) sendiri seperti dikutip dari bisnis.tempo.co, menyatakan pihaknya sudah siap menggelontorkan lebih dari Rp1.000 triliun untuk mendukung pemindahan ibu kota. Sehingga biaya yang dikeluarkan pemerintah bisa dipangkas, karena pemerintah tinggal menyiapkan infrastrukturnya saja.

Pihak REI berkomitmen untuk menyiapkan hunian para pegawai pemerintah pusat yang akan pindah di ibu kota baru ini dengan konsep mengarah ke apartemen dan berdekatan dengan kantor.

Baca Juga: Mau Tahu Investasi Bikin Untung dan Buntung di Pertengahan 2019?

Peta kepulauan di Indonesia

Sejarahnya, rencana pemindahan Ibu Kota Indonesia sudah diwacanakan sejak pemerintahan Presiden RI ke-1, Soekarno. Pada era Soekarno, ibu kota ingin dipindah ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kemudian, di era Presiden RI ke-2, Soeharto, ibu kota ingin dipindahkan ke Jonggol, Bogor, Jawa Barat.

Di pemerintahan Presiden RI ke-7, Joko Widodo, rencana pemindahan ibu kota Jakarta ini mulai diwujudkan. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Bambang PS Brodjonegoro, seperti banyak diberitakan media massa menyatakan saat ini ada dua lokasi yang jadi kandidat ibu kota baru.

Dua kota di Kalimantan yang salah satunya bakal dipilih menjadi ibu kota baru adalah Kawasan Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dan Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah.

Baca Juga: Terpilih Jadi Presiden Lagi, Jokowi Punya 5 Jurus Bangun Indonesia