Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -- Musyawarah Nasional (Munas) Badan Pengurus Pusat Himpinan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) ke-XVI 2019 dipastikan akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Munas ini akan melahirkan tiga keputusan besar, di antaranya rekomendasi Hipmi untuk pemerintah.
Demikian diungkapkan Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers, Kamis (12/9/2019). Tiga keputusan besar itu, menurut Bahlil, pertama, rekomendasi kepada pemerintah agar pembangunan infrastruktur dalam lima tahun terakhir menjadi pondasi dasar pertumbuhan ekonomi kawasan untuk pemerataan pembangunan.
Pembangunan yang dibutuhkan ke depan adalah sumber daya manusia. Bahlil mengungkapkan, dulu pada 2014, jumlah pengusaha baru 1,6%, sekarang sudah tumbuh menjadi 3,1%. Tapi para pengusaha yang lahir kebanyakan pengusaha menengah, konglomerat belum ada penambahan umur. Jadi, rekomendasinya adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dapat meregenerasi konglomerat.
Kedua, terkait persoalan Komisi A, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, Hipmi sebetulnya organisasi muda yang bermain di bidang entrepreneurship. Tidak ada yang lain selain Hipmi. Karena itu, Hipmi akan merumuskan bagaimana menyesuaikan diri sebagai organisasi yang sedang berevolusi untuk selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Baca Juga: Begini Caketum Hipmi Jawab Tantangan Revolusi Industri 4.0
Hipmi memiliki tiga subtansi, yakni harus menciptakan lapangan pekerjaan, harus menjadi enterpreneur yang nasionalis dan komitmen terhadap keutuhan bangsa dan negara, serta harus mampu memberikan kontribusi yang sebenar-besarnya untuk pembangunan bangsa dan negara untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan.
Rekomendasi ketiga berkaitan dengan pemilihan ketua umum. Menurut Bahlil, cita-cita mulia organisasi, pikiran besar organisasi, tidak mungkin akan terwujud tanpa dipimpin oleh orang orang yang memiliki kapasitas, integritas, baik dalam konteks intelektual entrepreneurship maupun intelektual leadership.
Tiga calon Ketua Umum Hipmi yakni Bagas Adhadirgha (Ketua Bidang Luar Negeri dan Pariwisata BPP HIPMI), Ajib Hamdani (Wakil Bendahara Umum BPP HIPMI), dan Mardani H Maming (Wakil Bendahara Umum BPP HIPMI dan mantan Bupati Tanah Bumbu). Ketiganya adalah kader Hipmi yang berproses dan matang.
Mardani, dulunya pengusaha, menjadi bupati dua periode, kemudian mundur untuk menjadi Ketum Hipmi, jabatannya sekarang ialah Wakil Bendahara Umum Hipmi. Bagas, ketua bidang hubungan luar negeri, mampu membawa sekretariat Asean (Hipmi Asean), dulu di Kuala Lumpur, sekarang ditarik ke Indonesia.
"Ini sebuah prestasi yang besar yang tidak pernah terjadi," ujar Bahlil.
Kemudian Ajib, mantan pegawai pajak, mengundurkan diri dan menjadi seorang entrepreneur, jabatan pertamanya di tax center. Satu-satunya organisasi, yang mempelopori persetujuan UU Tax Amnesty, ialah Hipmi. Tax Amnesti yang berkeadilan, dulu hanya membawa uang pengusaha-pengusaha besar dari luar negeri. Tapi saat itu Hipmi meminta agar UMKM juga mendapat bagian dari Tax Amnesty.
"Ketiga-tiganya ini saya jamin akan lebih baik ketimbang saya," katanya.
Baca Juga: Pimpin Hipmi Butuh Kerja Sama Seluruh Anggota
Meskipun saat ini berkompetisi untuk merebut satu kursi ketua umum, menurut Bahlil, Hipmi dikenal dengan slogan, bertanding untuk bersanding. Jadi, anggota Hipmi suka berkompetisi, tapi setelah kompetisi selesai, mereka berkolaborasi. Pengusaha tidak hebat jika bermain sendiri. Yang dibutuhkan adalah kompetisi dan kolaborasi.
Bahlil meyakini siapa pemenangnya, mereka ketiga-tiganya akan menjadi pengurus inti di BPP Hipmi karena mereka adalah aset organisasi. Contoh di Pilpres, yang bertarung adalah kader Hipmi, Jokowi dan Sandi. Setelah kompetisi, mereka bersahabat lagi. Saat Sandi menjabat sebagai Ketum Hipmi Pusat, sedangkan Eric Thohir adalah ketua bidang.
"Jadi begitu kami selesai kompetisi di Pilpres, kami berangkulan lagi. Itulah tradisi Hipmi yang tidak dimiliki oleh organisasi, menurut saya," katanya.
