Warta Ekonomi.co.id, JAKARTA -- Keberadaan Organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) telah berkontribusi melahirkan pengusaha di Indonesia. Setidaknya dalam lima tahun terakhir, jumlah pengusaha telah tumbuh dari 1,6 persen menjadi 3,1 persen. Sayangnya pengusaha yang lahir belum sejajar dengan konglomerat yang ada di Indonesia.

"Sejak reformasi 98, presiden sudah berganti, menteri sudah berganti, tapi konglomerat belum berganti," kata Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia di hadapan Presiden Joko Widodo saat membuka Musyarawah Nasional Munas Hipmi ke XVI di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Karena itu, Bahlil meminta kepada Jokowi untuk membantu para pengusaha agar menjadi pengusaha yang lebih maju lagi, setara dengan para konglomerat yang ada di Indonesia saat ini. Menurutnya, tidak ada pengusaha di Indonesia yang menjadi konglomerat tanpa campur tangan pemerintah.

Baca Juga: Sang Konglomerat BUMN Borong Saham Krakatau Steel, Nilainya Bikin Ngiler!

Yang dibutuhkan, menurut Bahlil, adalah intervensi pemerintah sehingga para pengusaha dapat lebih maju dalam menjalankan bisnisnya. Indonesia ini kaya akan hasil laut, pertanian, tambang, hutan, dan sumber daya alam lainnya. Untuk mengelola kekayaan alam itu, para pengusaha membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit.

"Hipmi tidak minta jatah menteri, tapi minta menteri yang pro ke pengusaha Hipmi," tegas Bahlil.

Menjawab permintaan tersebut, Jokowi yang hadir dalam pembukaan Munas tersebut mengatakan, Hipmi pernah menyampaikan hal itu kepada presiden. Karena itu, presiden meminta sedikitnya 20 nama pengusaha Hipmi sebagai calon konglomerat baru.

"Menurut saya memang perlu (konglomerat baru), dan peluang itu bisa datang dari Hipmi," jawab Jokowi.

Pemerintah sendiri, lanjut Jokowi, telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada pengusaha. Di antaranya dengan mempermudah perizinan berkaitan dengan pendirian usaha dan investasi. Dengan demikian akan semakin banyak melahirkan pengusaha baru.

Pemerintah juga membantu pengusaha dalam negeri dengan membatasi investasi dari luar negeri agar jangan sampai hanya mendatangkan industri-industri barang konsumsi. Tapi juga industri penghasil bahan baru dan teknologi yang dibutuhkan para pengusaha di dalam negeri.

Baca Juga: Revisi 74 UU Perizinan dan Investasi, RI Jangan Dieksploitasi Terus!

"Hilirisasi sangat penting, supplay chain, semua dapat mendukung tumbuhnya pengusaha baru," jelas Jokowi.

Jokowi juga berharap agar pengusaha Indonesia tidak hanya bergantung pada proyek APBN dan APBD semata. Pengusaha lokal yang menangani proyek APBN dan APBD memang perlu, agar tidak dimasuki oleh pengusaha dari negara lain, tapi bergerak di sektor-sektor lain seperti pangan, kelautan, dan lainnya, juga sangat diperlukan, mengingat banyak sektor yang bisa digeluti.

"Hipmi bisa masuk ke negara-negara new emerging, ini menjadi peluang untuk bisa bersaing di tingkal global," jelas Jokowi.