EKBIS.CO, JAKARTA -- Pengamat Ekonomi Politik Pertanian Universitas Trilogi Muhamad Karim menilai selama pemerintahan Jokowi-JK kinerja pembangunan sektor pertanian memiliki indikator nyata yang bisa dinilai langsung masyarakat. Melansir data The Economist Intelligence Unit (EIU), capaian indeks ketahanan pangan Indonesia menuai hasil yang luar biasa.
Pada 2018, indeks ketahanan pangan Indonesia naik menjadi 54,8. Angka ini menjadikan peringkat ketahanan pangan Indonesia naik cukup signifikan dari 72 pada 2014 menjadi 65 di 2018 dari total 113 negara.
“Inilah capaian tertinggi indeks ketahanan pangan Indonesia dalam sejarah pembangunan pertanian. Selama pemerintahan Jokowi-JK, total skor ketahanan pangan Indonesia di semua aspek berada di angka 47,7 pada 2014 dan meningkat secara konstan menjadi 54,8 pada 2018,” ungkap Karim di Jakarta, Rabu (16/10).
Penilaian indeks ketahanan pangan terdiri dari empat aspek. Pertama, affordability terkait dengan cara memotong rantai pasok yang panjang.
Kedua, availability, yaitu terjaganya penawaran. Lalu ketiga, quality and safety terkait kualitas dan keamanan standar nutrisi dan pengawasan impor.
Keempat, sumber daya alam and resilience terkait dengan lahan dan produksi pangan. Ketahanan pangan Indonesia dari aspek keterjangkauan memperoleh skor 55,2 berada di peringkat 63 dari 113 negara. Kemudian skor dari aspek ketersediaan 58,2 di peringkat 58, dari aspek kualitas dan keamanan memperoleh skor 44,5 di peringkat 84 serta dari faktor sumber daya alam memperoleh skor 43,9 menempati peringkat 111.
“Capaian indeks ketahanan pangan tersebut merupakan prestasi bagi para pelaku pembangunan pertanian. Pemerintah pun turut mensyukuri prestasi ini. Apalagi pembangunan pertanian memiliki banyak tantangan,” kata Karim.
Menurut alumnus IPB ini, Indonesia memiliki kekuatan lahan yang luas dan subur, serta letak geografis yang menguntungkan sehingga sebagai wilayah tropis, aneka jenis tanaman dapat tumbuh subur menjadi kekuatan dari Indonesia. Tapi di sisi lain, Indonesia juga menghadapi tantangan peningkatan laju pertumbuhan penduduk Indonesia sekitar 2,5 juta setiap tahunnya.
“Artinya, ke depanya dibutuhkan strategi khusus untuk bisa meningkatkan ketahanan pangan nasional,” ujarnya.
Karim pun mengapresiasi peningkatan ketahanan pangan juga turut berpengaruh terhadap kesejahteraan petani. Selama lima tahun ini, terlihat kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP). Bahkan NTP bulan September 2019 tercatat 103,88, padahal Mei 2015 hanya 100,02.
"NTP dan NTUP umumnya digunakan sebagai indikator untuk melihat membaiknya daya beli atau kesejahteraan petani. Peningkatan dua item tersebut menandakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini, daya beli dan kesejahteraan petani terus membaik," ujarnya.
Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementan Ketut Kariyasa mengatakan pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) terus berupaya meningkatkan produktivitas sektor pangan, seperti pengembangan lahan suboptimal, pemberian bantuan sarana dan prasarana pertanian untuk petani, serta program upaya khusus (Upsus) padi, jagung, dan kedelai.
Menurut Ketut, kerja keras yang dibangun selama ini pun telah berhasil meningkatkan produksi pangan dalam negeri yang berdampak langsung pada menurunnya inflasi secara drastis. Penurunan ini bisa dilihat melalui data 2014, tercatat 10,57 persen. Pada 2017 angkanya turun fantastis menjadi 1,26 persen dan menjadi inflasi terendah dalam sejarah Indonesia.
“Pada September tahun ini Indonesia bahkan mengalami deflasi bahan makanan sebesar 1,97 persen dan pada Agustus 2019 kelompok pangan mengalami deflasi 0,19 persen. Ini membuktikan pasokan atau produksi pangan dalam negeri membaik," katanya.
Selain berhasil meningkatkan ketahanan pangan, Kariyasa memaparkan kebijakan pangan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga diikuti dengan peningkatan volume dan nilai ekspor yang cukup drastis selama kurun waktu 2014-2018. Tercatat dari data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2013, ekspor produk pertanian Indonesia masih sekitar 33,5 juta ton.
Lalu pada 2014 dan 2016 meningkat menjadi 36,1 juta ton dan 40,4 juta ton. Pada tahun 2017 dan 2018 kembali meningkat menjadi 41,3 juta ton dan 42,5 juta ton. “Kalau dibandingkan 2013, jumlah ekspor produk pertanian 2018 meningkat lebih dari 9 juta ton atau 26,9 persen. Dan yang cukup menarik untuk diperhatikan bahwa selama periode 2014-2018, total volume ekspor pertanian mencapai 195,7 juta ton, sehingga ada akumulasi tambahan volume ekspor selama periode tersebut sekitar 28,3 juta ton,” jelasnya.
Nilai ekspor pertanian produk pertanian juga terus meningkat. Pada 2013, nilai ekspor produk pertanian Indonesia sebesar Rp 320,9 triliun. Sementara pada 2014 dan 2016 meningkat menjadi Rp 368,4 triliun dan Rp 375,5 triliun. Nilai ekspor produk pertanian berlanjut meningkat pada 2017 dan 2018 menjadi Rp 442,3 triliun dan Rp 415,9 triliun. Selama 2014-2018, total nilai ekspor produk pertanian Indonesia mencapai Rp 1.957,5 triliun.
Ketut menegaskan akumulasi tambahan nilai ekspor pertanian yang dihasilkan selama 2014-2018 terhadap 2013 mencapai Rp 352,58 triliun. Akumulasi tambahan ini lebih besar (109,8 persen) dari nilai ekspor 2013 yang hanya sebesar Rp 320,9 triliun.
“Beberapa kebijakan dan program terobosan juga dilakukan Kementan dalam memacu ekspor produk pertanian, seperti kebijakan mempermudah proses eskpor, perbaikan sistem layanan karantina, membangun kawasan pertanian berbasis keunggulan komparatif dan budaya, peningkatan efisiensi biaya produksi dan daya saing melalui modernisasi pertanian, serta melakukan diplomasi untuk memperluas jenis komoditas dan tujuan pasar ekspor ke negara-negara baru,” ujarnya.
