Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -- Twitter mengumumkan akan berhenti menayangkan iklan politik karena pesan-pesannya berdampak luas dan mendalam terhadap kehidupan publik. Namun, tidak demikian dengan Facebook. Mereka tidak melarang iklan politik beredar.
Raksasa besutan Mark Zuckerberg itu menjadi sorotan karena dituding sebagai media sosial yang kerap dimanfaatkan politikus untuk berkampanye, terutama menyebarkan pesan-pesan hoaks serta menyesatkan untuk memecah-belah publik.
Baca Juga: Twitter Larang Iklan Politik, Ada Apa?
Namun, Zuck mengatakan tidak akan mengikuti jejak Twitter bukan karena alasan uang. "Beberapa orang menuding kami membiarkan (kebebasan) berpendapat karena kami hanya memikirkan uang dan itu jelas salah," katanya.
Ia memperkirakan pendapatan dari iklan politik pada 2020 mendatang hanya 0,5 persen dari total pemasukkan Facebook. Zuckerberg juga menunjuk hidung Google, YouTube, dan media yang disebutnya juga menerima serta menayangkan iklan politik.
Baca Juga: Setajam Silet! Bos Twitter Lontarkan Kritik Tajam untuk Mark Zuckerberg
Sisi lain, Twitter menilai pesan politik harus diterima publik secara sukarela, dengan cara mengikuti satu akun atau me-retweet satu gagasan, bukan dipaksakan oleh algoritma media sosial lewat iklan berbayar.
