EKBIS.CO, JAKARTA -- Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menilai pemakzulan Presiden AS Donald Trump oleh parlemen tidak memberikan dampak yang signifikan kepada perekonomian nasional. Hanya saja Perry mengatakan kejadian pemakzulan tersebut bisa memberikan pengaruh kepada kondisi pasar keuangan global dalam jangka pendek.
"Kita tidak melihat adanya pengaruh signifikan, nilai tukar juga masih berada pada kisaran Rp13.980-an," kata Perry dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (19/12). Menurut dia, bagi Indonesia yang saat ini mempunyai ketahanan ekonomi cukup baik, situasi ini tidak menimbulkan gejolak yang berlebihan.
"Secara keseluruhan ekonomi Indonesia cukup baik, stabilitas terjaga, inflasi rendah, nilai tukar stabil, current account deficit terjaga, surplus modal besar dan pertumbuhan di atas lima persen," ujarnya.
Sementara itu, nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis sore menguat setelah Bank Indonesia menahan suku bunga acuan di level lima persen. Rupiah ditutup menguat tiga poin atau 0,02 persen di level Rp 13.985 per dolar AS dibandingkan posisi hari sebelumnya Rp 13.988 per dolar AS.
Direktur PT Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi di Jakarta, mengatakan, selain pengumuman kebijakan bank sentral, rupiah juga masih dipengaruhi sentimen kesepakatan dagang AS-China.
"Kekhawatiran muncul kembali minggu ini. Terlepas dari perjanjian perdagangan AS dan China, momok perang tarif tidak hilang karena para pedagang menunggu kejelasan tentang kesepakatan itu," ujar Ibrahim.
Selain itu, pemakzulan Presiden AS Donald Trump dan juga bank sentral Jepang yang memutuskan menahan suku bunga acuan, mempengaruhi pergerakan rupiah.
"Pemakzulan Presiden AS Donald Trump kemungkinan akan mempengaruhi pasar global, namun pemerintah sudah mempunyai strategi tersendiri untuk menangkis gejolak tersebut," kata Ibrahim
Sebelumnya, Donald Trump menjadi presiden ketiga AS yang dimakzulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat AS setelah lembaga itu sepakat bahwa Trump telah menyalahgunakan kekuasaan untuk menekan Pemerintah Ukraina serta menghalangi upaya penyelidikan Kongres.
