EKBIS.CO, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu guna membahas lebih jauh rencana investasi Negeri Sakura ke Indonesia.
Menurut Luhut, Jepang berencana untuk menanamkan modalnya di Natuna, baik untuk sektor perikanan dan pariwisata hingga ikut memperkuat Badan Keamanan Laut (Bakamla). "Dengan Jepang, kita konkretkan dan melanjutkan rencana investasi mereka di Pulau Natuna dan sekitarnya yang ada gas itu, yang kedua mengenai hydro power di Kalimantan Utara, yang ketiga mengenai sampah, mereka ingin masuk lebih banyak lagi dari yang kemarin dari investasi mereka yang sudah masuk di Jawa Barat," katanya di Jakarta, Jumat (10/1).
Jepang, lanjut Luhut, juga akan berinvestasi di sektor perikanan budi daya, perikanan tangkap, hingga pariwisata di Natuna. "Perikanan dan juga diving resort, nah (pangkalan) perikanan itu yang dulu dibuat itu kan di Natuna Selatan dan nanti kita akan buka juga di Natuna Utara. Rencananya tim akan melakukan peninjauan tanggal 16, 17, 18, (Januari) dan setelah itu baru kita putuskan," tuturnya.
Luhut menyebut nantinya bukan hanya Jepang yang akan menanamkan modal di Natuna, tetapi juga Amerika Serikat melalui US International Development Finance Corporation (DFC) atau bank pembangunan Amerika. "Adam Boehler dari DFC juga mau masuk ke situ dan joint dengan Jepang," imbuhnya.
Selain itu, dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai coast guard atau Badan Keamanan Laut (Bakamla). "Saya sampaikan kepada mereka bahwa Bakamla akan berfungsi penuh sebagai coast guard di bulan Maret nanti. Selama ini kan peran Bakamla dipegang oleh beberapa institusi, nah nanti Bakamla akan berperan penuh dalam menjalankan fungsinya," ujarnya.
Lebih lanjut, Luhut merespon anggapan yang menilai pemerintah kurang tegas dalam friksi yang terjadi beberapa waktu lalu dengan pihak coast guard China di sekitar zona ekonomi ekslusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna. Menurut Luhut, pemerintah sudah sangat tegas dan menutup ruang untuk negosiasi.
"Apa yang kurang tegas, kita tidak pernah mau ada negosiasi mengenai teritori kita. Sampai kapan pun menurut Presiden, kita tidak akan pernah membicarakan batas wilayah, itu sudah sesuai hukum internasional," tukasnya.
