REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA-- BRI Syariah mencatatkan laba bersih sebesar Rp 74,01 miliar pada 2019. Pencapaian laba bersih akan dialokasikan ke zakat sebesar 2,5 persen menjadi Rp 1,85 miliar.
Direktur Bisnis Komersil BRI Syariah Kokok Alun Akbar mengatakan perusahaan telah mengalokasikan zakat sesuai dengan ketentuan. "Zakat sesuai diambil 2,5 persen dari laba bersih yang kita peroleh sekitar Rp 1,85 miliar," ujarnya kepada Republika usai RUPS di Jakarta, Jumat (28/1).
Berdasarkan laporan publikasi perusahaan, capaian laba bersih menurun sebesar 44,02 persen dibandingkan dengan laba bersih pada 2018 sebesar Rp 106,60 miliar. Penurunan laba bersih disebabkan oleh kenaikan beban pencadangan, di mana beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan nonproduktif tercatat senilai Rp 853,80 miliar atau naik 37,86 persen secara tahunan.
Ke depan, perusahaan menargetkan perolehan laba bersih menjadi Rp 108 miliar. Adapun target ini sejalan dengan pertimbangan dalam menyelesaikan konsolidasi pembiayaan yang bermasalah. "Kuartal pertama masih on the track yang diproyeksikan. Tahun ini kami proyeksi laba bisa naik menjadi Rp 108 miliar target yang realitis, dari Rp 74 miliar pada 2019," katanya.
Perusahaan juga akan memperbaiki bisnis proses digital. Salah satunya bekerja sama dengan beberapa fintech dan merambah bisnis payroll based. "Jadi pertumbuhan payroll based cukup besar dan kita sudah masuk ke BUMN, insitusi dan kelembagaan karena aman dan margin juga bagus," kata Kokok.
Tahun ini, perusahaan menargetkan pembiayaan sebesar Rp 44 triliun atau naik 65 persen dibandingkan pada 2019. "Pembiayaan tahun lalu tumbuh 25 persen seluruh segmen, komposisi lebih besar sektor konsumer dan ritel sedangkan komersial 17 persen," ucapnya.
Kokok juga menjelaskan target pembiayaan Qanun Lembaga Keuangan Syariah tumbuh 17 persen. Nantinya melalui target tersebut maka perusahaan dapat mengantongi aset sebesar Rp 20 triliun.
"Aset Rp 20 triliun terdiri dari Rp 12 triliun dari pinjaman dan Rp 8 triliun dari pendanaan. Sekarang pembiayaan Rp 27 trilun maka ditambah di luar pembiayaan Qanun naik 17 persen menjadi Rp 32 triliun pada tahun ini. Sekarang DPK Rp 34 triliun ditambah pertumbuhan Qanun menjadi Rp 47,6 triliun," katanya.
