EKBIS.CO,  JAKARTA -- Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia, Azril Azahari, meminta pemerintah untuk menyiapkan langkah penyelamatan destinasi pariwisata di tengah serangan wabah Covid-19. Setidaknya terdapat tujuh langkah penyelamatan yang mesti ditempuh pemerintah untuk terus membenahi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Azril mengatakan, langkah pertama yakni melakukan pembersihan destinasi dengan penyemprotan disinfektan, termasuk akomodasi seperti hotel. Hal itu untuk menimbulkan kepercayaan bahwa seluruh destinasi dan akomodasi pariwisata di Indonesia tetap aman.

Kedua, yakni pemberian insentif bagi pelaku usaha pariwisata yang sudah memikul beban berat. Di antarnya melalui relaksasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, relaksasi kredit, serta stimulus utilitas seperti listrik.

"Lalu upaya ketiga, berikan juga bantuan kepada UMKM pariwisata, seperti bantuang langsung tunai, terutama bagi usaha yang memiliki pendapatan harian," ujar Azril dalam keterangannya dikuti Republika.co.id, Rabu (1/4).

Ia menambahkan, upaya keempat yakni memberikan bantuan kepada karyawan yang bekerja di sektor pariwisata. Misalnya stimulus PPh 21, bantuan langsung tunai, bantuan sosial, bantuan pangan, serta stimulus BPJS yang selama ini diberikan oleh perusahaan.

Kelima, yakni fokus pada perbaikan daya saing pariwisata. "Segera perbaiki dan fokus pada kelemahan daya saing pariwisata kita selama ini," kata dia. Terdapat empat hal yang harus dibenahi, yakni kesehatan dan kebersihan, keamanan dan keselamatan, sumber daya yang berkelanjutan, serta infrastruktur wisata yang memadai.

Azril melanjutkan, keenam yakni mengevaluasi kembali penentuan 10 Bali Baru serta lima destinasi super prioritas. Ia meminta agar pemerintah fokus pada daya tarik yang dimiliki oleh destinasi. Sebab, kata dia, minat pariwisata kini bertumpu pada dua hal, yakni keunikan dan keotentikan.

Terakhir, kata Azril, agar pemerintah tidak lagi sebatas menargetkan jumlah kunjungan wisatawan. Namun, lebih kepada kualitas belanja wisatawan itu sendiri. Pemerintah juga harus memikirkan agar pariwisata bisa lebih optimal dalam menyerap tenaga kerja di sektor pariwisata sekaligus mendongkrak investasi.

"Benahi juga sektor pariwisata bersama BPS sehingga menjadi sektor mandiri yang tersendiri dan tidak bergabung dengan sektor lain yang berlaku selama ini," ujarnya.