EKBIS.CO, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak semua pihak ikut mengawal implementasi pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 ini. Alasannya, dana yang sudah disiapkan cukup besar sehingga perlu pengawasan yang ketat agar pelaksanaannya optimal tanpa ada moral hazard.
Pemerintah memang menyiapkan anggaran Rp 589,65 triliun, khusus untuk pemulihan ekonomi. Bila ditambah dengan anggaran kesehatan Rp 87,55 triliun, maka keseluruhan anggaran pemerintah untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp 677,2 triliun.
"Tata kelolanya harus baik, sasarannya harus tepat, prosedurnya harus sederhana tidak berbelt belit. Saya ajak semuanya untuk mengawal dan mengawasi agar dana yang sangat besar itu dapat membantu masyarakat," jelas Jokowi saat sambutan peresmian pembukaan rakornas pengawasan intern pemerintah tahun 2020 melalui video conference di Istana Merdeka, Senin (15/6).
Dalam mengawal pelaksanaan pemulihan ekonomi ini, Jokowi meminta seluruh instansi dan lembaga yang terlibat untuk mengedepankan pencegahan. Kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), presiden juga meminta agar kementerian atau lembaga yang berpotensi melakukan kesalahan dalam pengelolaan anggaran untuk segera diingatkan.
"Jangan sampai pejabat dan aparat pemerintah dibiarkan terperosok. Bangun sistem peringatan dini early warning system, perkuat tata kelola yang baik yang transparan yang akuntabel," jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Jokowi juga mengingatkan bahwa tantangan dalam menangani pandemi tak hanya dihadapi Indonesia, tetapi 215 negara juga menghadapi tantangan yang sama. Semua negara, ujarnya, berjuang untuk menyelamatkan diri dari risiko kesehatan dan tekanan ekonomi yang dahsyat.
"Demand terganggu, suplai terganggu, produksi juga bermasalah. Pertumbuhan ekonomi dunia terkoreksi amat tajam dan berjuang agar tidak masuk ke jurang resesi. Situasi ini dihadapi semua negara, termasuk Indonesia," katanya.
Alokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi inilah yang akan digunakan untuk menangkal dampak buruk dari tantangan kesehatan dan ekonomi yang ada. Sapto Andika Candra
