EKBIS.CO, LONDON – Lembaga riset keuangan dan pemeringkat kredit Moody's Investors Service (Moody's) memperingatkan Inggris untuk mengantisipasi kemungkinan kemerosotan ekonomi secara signifikan.
Bahkan, penyusutan ekonomi Inggris diperkirakan akan masuk ke palung paling tajam. Krisis Covid-19 membuat Pemerintah Inggris harus menambah utang nasional hingga hampir seperempat dari Produk Domestik Bruto (PDB) mereka.
Moody's mengatakan, paket stimulus terbaru pemerintah Inggris sebesar 30 miliar poundsterling (37,9 miliar dolar AS) yang diumumkan pada pekan ini akan membantu pemulihan ekonomi secara bertahap. Hanya saja, tekanan lebih lanjut terus terjadi terhadap posisi fiskal Inggris.
Seperti dilansir di Reuters, rasio utang publik Inggris kemungkinan akan naik 24 poin persentase dari PDB dibandingkan tahun lalu. Artinya, secara total, utang publik Inggris menjadi 109 persen terhadap PDB pada 2020.
Tingkat utang Inggris diprediksi akan setara dengan masa Perang Dunia Dua. Tapi, pemerintah mengatakan, keuangan negara akan dikelola secara berkelanjutan dalam jangka menengah.
Sementara itu, Moody's menambahkan, kontraksi dalam sampai 10,1 persen akan terjadi pada ekonomi Inggris pada tahun ini. "Tapi, kami memperkirakan adanya pemulihan selanjutnya secara bertahap seiring pelonggaran lockdown, dengan pertumbuhan rebound ke 7,1 persen tahun depan," kata para analis Moody's dalam sebuah catatan.
Moody's memberikan rating Aa2 ke Pemerintahan Inggris dengan prospek negatif. Ini menyusul serangkaian pemangkasan sejak negara tersebut memutuskan meninggalkan Uni Eropa pada pertengahan 2016.
Dalam laporannya, Moody's menyebutkan, kontraksi dari puncak-ke-palung yang dialami Inggris akan lebih tajam dibandingkan ekonomi G20 lain. "Ini dengan mempertimbangkan akan adanya ketidakpastian akibat Brexit yang menahan pemulihan di paruh kedua tahun ini," ungkap Moody's.
Moody's mengatakan, anggaran musim gugur pemerintah Inggris (Autumn Budget) yang dijadwalkan dikucurkan pada kuartal terakhir tahun ini akan menjadi kunci pemulihan. Khususnya untuk memberikan kejelasan lebih besar terhadap status utang pemerintah Inggris pada masa depan.
