EKBIS.CO, JAKARTA -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus merampingkan jumlah perusahaan pelat merah. Perampingan sendiri dilakukan secara bertahap, dari sebelumnya tercatat 142 BUMN kini tinggal 107 BUMN. Menteri BUMN Erick Thohir berencana nantinya hanya akan ada 40 BUMN. Perusahaan yang berada di luar 40 BUMN akan direstrukturisasi di PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA.
Sekretaris Perusahaan PPA Edi Winanto menyampaikan perusahaan belum mendapatkan surat terkait dengan penugasan tersebut. "PPA masih menunggu arahan lebih lanjut dari Pak Menteri," ujar Edi saat dihubungi Republika.co.id di Jakarta, Kamis (20/8).
Dengan demikian, kata Edi, PPA saat ini hanya menangani 10 BUMN yang masih dalam penanganan PPA melalui kegiatan restrukturisasi dan atau revitalisasi BUMN sesuai penugasan dari Kementerian BUMN.
Edi memerinci BUMN-BUMN yang dalam penanganan PPA meliputi PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero), PT PAL Indonesia (Persero), PT Industri Kapal Indonesia (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Survai Udara Penas (Persero), PT Industri Gelas (Persero), PT Kertas Leces (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero), dan PT Kertas Kraft Aceh (Persero).
Edi menyebut progres BUMN yang ditangani PPA dengan bantuan pendanaan membuat BUMN tersebut masih berjalan dan berada dalam kondisi jauh lebih baik daripada sebelumnya.
"Sebetulnya untuk yang diberikan pendanaan sudah selesai dan beroperasi normal, tinggal monitoring pengembalian dana ke PPA," ucap Edi.
Edi menjelaskan perbedaan model penanganan yang dilakukan PPA terhadap 10 BUMN tersebut. Untuk PT Dirgantara Indonesia, PT Boma Bisma Indra, PT PAL Indonesia, PT Survai Udara Penas, dan PT Industri Kapal Indonesia, PPA memberikan dukungan pembiayaan.
Sementara terhadap PT Merpati Nusantara Airlines, PPA membantu penyelesaian kewajiban karyawan, pendampingan perseroan usai diperolehnya putusan homologasi, dan pendampingan implementasi pengembangan bisnis kargo ke wilayah Indonesia timur hasil sinergi BUMN dan pengembangan anak usaha Merpati. Edi melanjutkan, PPA juga menangani PT Industri Gelas dengan membantu penyelesaian kewajiban karyawan dan pemeliharaan aset pascapenghentian operasional usaha.
"PPA juga telah mengambil alih sebagian aset lahan milik PT Iglas," kata Edi.
Selain itu, untuk PT Kertas Leces, kata Edi, sudah dinyatakan pailit dan penanganan aset saat ini dilakukan oleh kurator. Untuk PT Kertas Kraft Aceh, lanjut Edi, PPA bersinergi dengan PT PLN dan Pembangkitan Jawa Bali Services sejak Juni 2016 sampai saat ini untuk mengoperasikan PLTU kombinasi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG).
"PPA juga sedang menjajaki upaya optimalisasi aset lahan PT KKA dan peluang sinergi beberapa BUMN membentuk joint venture untuk mengoperasikan kembali pabrik kertas PT KKA," ungkap Edi.
Edi menambahkan untuk PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PPA sedang menjajaki peluang kerja sama dengan investor strategis baik BUMN maupun swasta untuk memanfaatkan aset-aset idle PT ISN.
"PPA juga memberikan dukungan pembiayaan atau financing kepada PT ISN," lanjut Edi.
Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto menilai rencana Erick merampingkan jumlah BUMN sebagai langkah tepat. Toto mengatakan perampingan jumlah BUMN menjadi hal yang penting mengingat dengan jumlah BUMN yang banyak namun kondisinya pareto.
"Makanya kita hanya punya jumlah kelompok kecil BUMN saja yang betul-betul produktif dan berdaya saing. Sementara sisanya memiliki kinerja yang relatif tidak bagus," ujar Toto.
Dengan perampingan jumlah BUMN hingga tersisa 40 BUMN, kata Toto, pengawasan Kementerian BUMN terhadap kinerja BUMN menjadi lebih efektif dan maksimal lantaran rentang kendali yang lebih pendek.
"Di masa depan mungkin kita akan punya lebih sedikit BUMN, tapi mereka lebih sehat dan berdaya saing. Diharapkan kemudian mereka bisa berkompetisi di level regional, bahkan global," ungkap Toto.
Toto menyebut skema perampingan bisa dilakukan dengan opsi peningkatan realisasi jumlah holding atau subholding. Kementerian BUMN dapat memetakan BUMN berdasarkan kondisi perusahaan maupun permintaan pasar. Menurut Toto, BUMN dengan kondisi internal yang tidak sehat dan permintaan publik sudah rendah sebaiknya dilikuidasi atau dipindahkan pengelolaannya ke PPA sebagai alternatif.
"Kalau misal restrukturisasi berhasil dilakukan selama di PPA , maka nilai BUMN tersebut bisa meningkat sebelum kemudian dibuatkan opsi divestasi atau dipertahankan," ucap Toto.
Toto mengatakan tindakan restrukturisasi BUMN, terlebih pada masa pandemi covid saat ini sangat urgent dilaksanakan. Toto menyampaikan BUMN tak bisa lagi mengandalkan suntikan penyertaan modal negara (PMM) untuk tetap bertahan. Pasalnya, kondisi keuangan negara pun semakin terbatas lantaran adanya pandemi. Oleh karena itu, kata Toto, BUMN harus melakukan restrukturisasi lebih cepat, termasuk merampingan struktur organisasi agar tetap mampu bertahan dalam kondisi saat ini.
"Dengan jumlah BUMN yang lebih ramping diharapkan kemampuan daya saing, agility, serta kinerja BUMN bisa semakin baik," kata Toto.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengaku bakal memangkas BUMN hingga hanya tersisa 40 BUMN. Hal ini Erick sampaikan saat menghadiri pencanangan perdana transformasi Sarinah di pusat pembelanjaan Sarinah, Jakarta, Selasa (18/8).
Erick menilai transformasi Sarinah maupun transformasi yang dilakukan Kementerian BUMN memerlukan kekompakan dari sejumlah pihak.
"Sama seperti yang saya sampaikan di kementerian (BUMN), kalau kementerian tidak kompak, tidak mungkin kita bisa men-drive BUMN yang jumlahnya sekarang 40 (BUMN) karena klasternya 12, di bawah dua wakil menteri, dan saya," ujar Erick.
Erick mengatakan, perusahaan yang berada di luar 40 BUMN akan direstrukturisasi di PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA.
"Sisanya nanti direstrukturisasi di PPA yang kita bentuk tim juga, kalau ketiga tim tidak kompak, tidak jalan juga," ucap Erick.
Sebelumnya, Erick menyampaikan telah memangkas jumlah BUMN, dari 142 BUMN menjadi 107 BUMN.
"Sebagai informasi, alhamdulillah dari 142 BUMN, sekarang ini yang kita bisa kategorikan namanya BUMN tinggal 107 (BUMN), sudah turun signifikan," ujar Erick rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR dan MPR, Jakarta, Selasa (9/6).
Erick menilai pemangkasan BUMN tak akan berhenti. Jumlah 107 BUMN yang kini tersisa merupakan hasil perampingan tahap pertama. Ia berencana terus memangkas jumlah BUMN hingga hanya tersisa 70 BUMN.
"Tahun ini kita kejar lagi, kalau bisa di angka 90-80 BUMN, bahkan kalau bisa (tinggal) 70 BUMN untuk beberapa tahun ke depan," lanjut Erick.
Tak hanya jumlah BUMN, Erick mengaku telah meyelesaikan penyusunan klasterisasi BUMN. Erick menyebut penyusunan klasterisasi didasarkan pada value chain core bussiness BUMN. Erick menyebut jumlah klaster saat sudah jauh menyusut dari sebelumnya.
"Alhamdulillah klasternya dari 27 klaster tinggal 12 klaster. Masing-masing wamen (wakil menteri) pegang enam klaster," ucap Erick.
Erick memerinci tugas masing-masing wamen. Untuk Wamen I Budi Gunadi Sadikin ditugaskan mengawal klaster industri migas, dan energi; klaster industri minerba; klaster industri perkebunan dan kehutanan; klaster industri farmasi dan kesehatan; serta klaster industri pertahanan, manufaktur, dan industri lainnya.
Erick menyampaikan BUMN farmasi dan kesehatan yang sebelumnya berbeda kini digabung dalam satu klaster yang dipegang Wamen Budi Gunadi Sadikin. Upaya mewujudkan ketahanan kesehatan menjadi alasan.
"Kenapa kita lebih mahal menangani kesehatan karena memang 90 persen alat kesehatan dan oba-obatnya impor, makanya kita buat bisa sinergi (dalam satu klaster)," ungkap Erick.
Erick mengatakan telah memberikan fokus masing-masing BUMN farmasi, meliputi Bio Farma yang fokus pada obat-obatan berbasis bio, Indo Farma fokus pada obat herbal, dan Kimia Farma fokus pada obat yang berbasis kimia.
"Fokus sudah mulai terbentuk detail, ini merupakan wujud keberpihakan," ucap Erick.
Sementara Wamen II Kartika Wirjoatmodjo mendapat tugas memegang klaster jasa keuangan; jasa asuransi dan dana pensiun, telekomunikasi dan media; pembangunan infrastruktur; pariwisata dan logistik; serta klaster sarana dan prasarana perhubungan.
"Alhamdulilah ini sudah jadi, sekarang kita coba rapikan di internal BUMN. Hari ini kita sudah lantik beberapa asisten deputi eselon II untuk rapikan agar implementasi konkret bisa berjalan," kata Erick menambahkan.
