Rabu 14 Oct 2020 15:13 WIB

Pemerintah Sebut Kartu Prakerja Akselerasi Inklusi Keuangan

Tingkat inklusi keuangan nasional saat ini sudah berada di level 76,2 persen.

Red: Friska Yolandha
Nanang Irawan, penerima bantuan prakerja gelombang sembilan mengikuti pelatihan Prakerja secara daring di Rumahnya Kampung Kertasari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Senin (28/9). Pemerintah menyebutkan program Kartu Prakerja mengakselerasi target inklusi keuangan. Pasalnya, sebanyak 4,09 juta penerima program memiliki akun dompet elektronik.
Foto: ADENG BUSTOMI/ANTARA
Nanang Irawan, penerima bantuan prakerja gelombang sembilan mengikuti pelatihan Prakerja secara daring di Rumahnya Kampung Kertasari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Senin (28/9). Pemerintah menyebutkan program Kartu Prakerja mengakselerasi target inklusi keuangan. Pasalnya, sebanyak 4,09 juta penerima program memiliki akun dompet elektronik.

EKBIS.CO,  JAKARATA -- Pemerintah menyebutkan program Kartu Prakerja mengakselerasi target inklusi keuangan. Pasalnya, sebanyak 4,09 juta penerima program memiliki akun dompet elektronik.

"Inklusi keuangan memiliki tiga fungsi penting yaitu meningkatkan kesejahteraan, mendorong pemulihan ekonomi nasional, serta mendukung daya tahan ekonomi masyarakat," kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin dalam webinar Kartu Prakerja di Jakarta, Rabu (14/10).

Menurut dia, berdasarkan survei evaluasi kedua Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) 4-7 Oktober 2020 dengan 160.560 responden menunjukkan peningkatan inklusi keuangan yang cukup baik. Sebelum mengikuti Program Kartu Prakerja, lanjut dia, sebanyak 23 persen responden tidak memiliki rekening bank dan saat ini 44 persen dari 23 persen responden tersebut telah memiliki rekening bank.

Sebelum mengikuti program Kartu Prakerja, 45 persen responden tidak memiliki dompet elektronik. Akan tetapi saat ini sebanyak 94 persen dari 45 persen responden tersebut telah memiliki dompet elektronik.

Menurut Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat inklusi keuangan nasional saat ini sudah berada di level 76,2 persen. OJK menargetkan tingkat inklusi keuangan di Indonesia mencapai 90 persen pada 2024.

Target pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan juga didukung oleh meningkatnya jumlah perusahaan teknologi keuangan (fintech) di Indonesia yang mengincar segmen pasar Indonesia yang belum terjangkau sektor keuangan.

"Salah satu hambatan utama peningkatan inklusi keuangan di Indonesia berkaitan erat dengan edukasi dan sosialisasi produk keuangan yang masih tergolong rendah," kata Rudy.

Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) menyebutkan permasalahan utama yang dihadapi oleh perusahaan fintech adalah rendahnya literasi keuangan sebesar 75 persen, permasalahan infrastruktur dasar (57 persen), dan tantangan modal (44 persen). Aftech juga mencatat bahwa 71 persen pelaku fintech secara langsung menargetkan segmen masyarakat yang belum terjangkau (unbanked) dan kurang terjangkau (underbanked) oleh perbankan.

Sebesar 73,9 persen responden melakukan kolaborasi dengan lembaga keuangan lainnya/bank, sedangkan 43,5 persen responden membuat kemitraan strategis dengan pemerintah.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan media penyaluran insentif kini bertambah dengan hadirnya mitra baru, DANA. Sebelumnya Kartu Prakerja menjalin kerja sama dengan empat mitra pembayaran yaitu Bank BNI, OVO, LinkAja, dan GoPay.

"Bergabungnya DANA dalam ekosistem Kartu Prakerja sebagai mitra pembayaran memberi lebih banyak pilihan kepada peserta Kartu Prakerja ke rekening mana dana insentif akan disalurkan," imbuhnya.

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement