EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintah berkomitmen terus mendorong pengembangan bahan bakar nabati (BBN) biohidrokarbon, yang karakteristiknya sama atau bahkan lebih baik daripada senyawa hidrokarbon atau BBM berbasis fosil.
"BBN biohidrokarbon yang ramah lingkungan nantinya dapat langsung digunakan sebagai substitusi BBM fosil tanpa perlu penyesuaian mesin kendaraan," ungkap Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian ESDM Prahoro Yulijanto Nurtjahyo pada pembukaan webinar "Menyongsong Era Biohidrokarbon Di Indonesia" secara virtual, Rabu (4/11).
Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, Parhoro menyatakan, BBN biohidrokarbon dapat dibedakan menjadi green gasoline, green diesel, dan bioavtur.
Ketua Ikatan Ahli Bioenergi Indonesia (IKABI) Tatang Hernas Soerawidjaja menyampaikan, Indonesia dianugerahi kekayaan nabati luar biasa. Kekayaan tersebut memungkinkan Indonesia menjadi pusat biohidrokarbon dunia dan negara maju pada era perekonomian berbasis nabati (bio-based economy).
"Semoga inovasi anak-anak bangsa Indonesia memadai untuk memberdayakan kekayaan nabati luar biasa ini guna menggerakkan perekonomian Tanah Air yang tangguh," kata Tatang.
Pada kesempatan yang sama, peneliti PPTMGB Lemigas Lies Aisyah mengharapkan pengembangan BBN guna mengurangi ketergantungan impor minyak. Juga untuk menggantikan solar dan bensin, yang saat ini implementasi mandatori untuk solar sudah bertaraf B30.
Kebijakan pemerintah dalam arahan mandatori biodiesel dan pengembangan biohidrokarbon mutlak dilakukan untuk mendorong ketahanan energi nasional, penghematan devisa negara, dan pengurangan emisi CO2.
"Penyusunan arah kebijakan biohidrokarbon dan perumusan standar dan mutu (spesifikasi) serta nomenklaturnya menjadi prioritas utama," kata Lies.
VP Downstream Research Technology Innovation PT Pertamina (Persero) Andianto Hidayat, mengungkapkan, kesiapan Indonesia dalam menyongsong era biohidrakarbon dengan diawali produk katalis anak negeri (katalis Merah Putih). Selain juga sinergisitas BUMN yang dapat menghasilkan produk dalam hasil co-processing RU II Dumai dan RU III Plaju.
"Percepatan penelitian, pengujian dan pengembangan biohidrokarbon (proyek biorefinery Pertamina) ini tak luput dari dukungan pemerintah khususnya Kementerian ESDM dalam memberikan relaksasi harga biodiesel," kata Andianto.
