EKBIS.CO, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Taufik Madjid mengatakan ketersediaan jaringan internet menjadi faktor penting membangun ekosistem digital di desa. Sebab, saat ini kondisi desa berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.
Ia mengatakan, dari 74.953 desa di 434 kabupaten di 33 provinsi, terbagi dari beberapa klaster yakni desa tertinggal, sangat tertinggal, desa berkembang, maju dan mandiri.
"(Jaringan internet) ini yang kami kira sangat membantu dan mendukung supaya desa-desa kita yang tadinya tertinggal dan sangat tertinggal bisa lebih cepat, lebih maju, lebih berkembang dan bisa mendorong secara terus-menerus pertumbuhan ekonomi yang ada di desa,” kata Taufik dalam konferensi pers di Peringatan Hari Nusantara ke-63 Tahun 2020 di Econvention Ancol, Jakarta, Ahad (13/12).
Ia mengatakan seluruh potensi desa akan bisa bergerak mendorong dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi bangsa karena desa adalah masa depan Indonesia. Namun, upaya tersebut bisa berjalan baik jika ada transformasi digital sampai ke tingkat desa kita di seluruh penjuru Tanah Air.
“Kita punya unit-unit usaha, punya instrumen, punya kelembagaan ekonomi yang ada di desa yang harusnya harus masuk ke pasar global. Ada Badan Usaha Milik Desa (BUMD), ada Badan Usaha milik desa bersama dan seterusnya yang sekarang harus masuk pada ekosistem digital,” jelasnya.
Karena itu, dengan rencana dan banyak program yang ditargetkan akhir tahun 2022 seluruh desa akan mendapatkan akses internet (wifi), akan membantu ekosistem desa untuk memproduksi hasil unggulannya agar masuk pada pasar global.
Begitu juga, potensi pariwisata di desa yang sangat strategis bisa dipromosikan dengan baik dan berkembang sampai ke pasar global jika dibantu dengan infrastruktur digital yang masif.
"Saya kira ini juga sangat berkesesuaian dengan konsep bapak Presiden tentang Desa Digital, membangun infrastruktur atau tol langit dan seterusnya itu sangat membantu desa-desa kita di seluruh penjuru Tanah Air,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan akhir tahun 2022 nanti seluruh desa dan kelurahan di Indonesia yang berjumlah 83.218 sudah bisa terjangkau sinyal 4G.
“Ada 3.435 desa dan kelurahan yang berada di wilayah non-3T, para pimpinan operator seluler telah berkomitmen secara simultan untuk menyelesaikan pembangunan atau menghadirkan sinyal di wilayah non-3T tadi selambat-lambatnya pada tahun 2022 juga, sehingga sisanya 9.113 desa dan kelurahan akan dibangun oleh Kominfo,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Johnny, akselerasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi juga dilakukan dengan percepatan pemerataan internet akses WiFi untuk seluruh 3.126 fasilitas pelayanan kesehatan. Ia mengatakan, pemerataan internet akses wifi jika dengan cara biasa-biasa baru dapat dilakukan atau dapat diselesaikan pada tahun 2027.
"Namun kali ini dipercepat 7 tahun yang memungkinkan pada akhir tahun ini seluruhnya yang tersebar di seluruh wilayah Tanah Air dapat terlayani dengan WiFi,” ujarnya
Ia menyadari pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi menjadi tantangan tersendiri lantaran terdiri dari 17.500 pulau yang tersebar di Tanah Air. Namun, Pemerintah berkomitmen untuk membangun berbagai infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi (TIK).
Mulai dari membangun 348 ribu kilometer fiber optik backbone broadband di daratan sepanjang 226 ribu KM dan di dasar laut 123 ribu KM, penggunaan 9 satelit telekomunikasi diantaranya 5 satelit telekomunikasi nasional dan 4 satelit telekomunikasi asing, dan berencana meletakkan satelit multifungsi dengan kapasitas 150 GB per second di 146 bujur timur slot orbit Indonesia.
Johnnya berharap Satelit Multifungsi Republik Indonesia atau SATRIA itu pada kuartal ke-IV tahun 2023 nanti sudah bisa digunakan. Ia mengatakan Dengan adanya Satelit SATRIA-1 pada tahun 2003 nanti diharapkan ada 93.900 sekolah akan dilayani melalui akses internet yang langsung dihubungkan ke satelit.
"Kemudian, akses internet sisanya akan digunakan untuk pelayanan pemerintah, baik pemerintahan desa, Kamtibmas dan kebutuhan kemasyarakatan lainnya," katanya.
