Dalam sektor pariwisata, pemerintah akan mendorong pemulihan sektor pariwisata dengan fokus lima kawasan super prioritas. Mereka adalah Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Likupang. Pengembangan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) juga menjadi bagian dari program yang akan dilakukan.

Pemerintah turut memasukkan bidang teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) sebagai kebijakan strategis tahun ini. Besaran anggarannya mencapai Rp 26 triliun, termasuk untuk mengoptimalkan pemanfaatan TIK guna mendukung dan meningkatkan kualitas layanan publik.

"Selama pandemi, kita melihat, semakin banyak aktivitas masyarakat dan bisnis, pemerintahan, yang sangat tergantung infrastruktur TIK," kata mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut.

Sektor pendidikan dan infrastruktur memegang anggaran terbesar, yakni masing-masing Rp 550 triliun dan Rp 417,4 triliun. Sri menuturkan, Kemenkeu akan bekerja sama dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk mengimplementasikan kebijakan ini.

Untuk sektor kesehatan, pemerintah mengalokasikan Rp 169,7 triliun. Termasuk di dalamnya adalah untuk pelaksanaan vaksinasi hingga reformasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). "Kami juga akan tetap melindungi masyarakat yang rentan dalam perlindungan sosial dengan anggaran Rp 408 triliun," ucapnya.