Pada tahun ini, Febrio menuturkan, pemerintah juga kembali memberlakukan fleksibilitas, termasuk melalui refocusing dan realokasi belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp 2.750 triliun dengan tetap memperhatikan kondisi perekonomian.

"Fleksibilitas ini akan tetap kita punya di 2021. Dengan demikian, walau terjadi realokasi, kita tetap bisa kelola dengan baik," tutur Febrio.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sempat menyatakan, langkah refocusing dan realokasi belanja K/L kemungkinan besar kembali terjadi pada tahun ini. Hal tersebut untuk menutupi tambahan kebutuhan mendesak untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Sri menyebutkan, ada indikasi tambahan kebutuhan mencapai sekitar Rp 76,7 triliun. Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, K/L akan diminta melakukan refocusing dan realokasi belanja untuk mengantisipasi kebutuhan tersebut.

"Sekarang, K/L diminta untuk refocusing lagi untuk belanja 2021 yang mungkin tidak menjadi prioritas atau tidak bisa dijalankan karena Covid-19 yang masih meningkat," ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR secara virtual pada Rabu (27/1).

Refocusing dan realokasi belanja K/L ini akan mengikuti komitmen pemerintah di hadapan DPR saat penyusunan APBN 2021. Saat itu, Sri mengatakan, pemerintah boleh melakukan refocusing asalkan belanja negara tidak melebihi target, Rp 2.500an triliun. Dengan begitu, diharapkan defisit tetap terjaga di level 5,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Ini tugas sangat berat, kami coba menyesuaikan dengan permintaan DPR untuk menjaga fiskal," kata mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.