EKBIS.CO, JAKARTA -- Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian mengungkapkan sejumlah alasan dibukanya keran impor beras 1 juta ton oleh pemerintah pada tahun ini. Salah satu pertimbangan pemerintah untuk mengantisipasi persediaan lantaran menipisnya stok di Bulog dan adanya daerah defisit beras.
Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kemenko Perekonomian, Musdalifah, mengatakan, pemerintah saat ini harus menjaga stabilitas harga pangan terutama beras di masa pandemi. Karena itu, diperlukan perlakuan khusus agar masyarakat dapat tetap mengakses bahan pangan pokok.
Musdalifah menekankan, pemerintah ingin agar proses pemulihan ekonomi mulai berjalan pada 2021. Demi mendukung itu, ketersediaan pangan tidak boleh menimbulkan masalah karena akan memicu gejolak politik dan sosial di dalam negeri dan menghambat upaya pemulihan ekonomi.
"Ini adalah untuk antisipasi oleh karena itu kita keluarkan alokasi (impor). Untuk mengatur masuknya kapan tentu kita serahkan ke Kementerian Perdagangan dan BUMN. Ini tentu juga tergantung ketersediaan pasar global," kata Musdalifah dalam webinar Prospek Agribisnis Indonesia 2021, Rabu (10/3).
Lebih lanjut ia menjelaskan, sesuai data BPS, produksi beras diperkirakan akan mengalami surplus. Namun, itu merupakan prediksi surplus khusus musim panen raya pertama yang jatuh pada Maret-April 2021. Keran impor beras yang dibuka pemerintah ditujukan bukan untuk musim panen, namun untuk menjaga akhir 2021 sehingga mengamankan awal 2022.
Baca juga : Hore! Program Diskon Tarif Listrik Diperpanjang
Pada 2020, Musdalifah mengatakan stabilnya harga beras didukung karean adanya persediaan beras yang cukup besar. Itu tidak lepas dari sisa stok 2019 yang aman sehingga memberikan dampak positif pada 2020.
Saat ini, pemerintah melihat perlu adanya antisipasi agar persediaan beras tetap aman hingga akhir tahun. Pasalnya, cadangan beras yang dimiliki Bulog telah kurang 1 juta ton, atau di bawah batas minimal pemerintah sebanyak 1 juta ton.
"Kita ingin stok akhir tahun ada di atas 1,5 juta ton. Impor bukan untuk saat ini saja," katanya.
Selain itu, Musdalifah menyebut terdapat tujuh provinsi saat ini yang mengalami defisit beras. Termasuk wilayah kepulauan terluar sehingga perlu mendapatkan jaminan dari pemerintah terhadap akses beras. Namun, Musdalifah tidak menyebut secara rinci tujuh provinsi yang mengalami defisit.
"Kenapa harga beras dunia naik karena seluruh dunia ingin mengamankan pangannya. Ini semua harus dijaga. Kalau kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi maka harus jaminkan dulu ketersediaan pangan," kata dia.
